PEKANBARU (RiauInfo) - Dinas Kebudayaan Seni dan Pariwisata (Disbudsenipar) Riau terkesan masih jalan ditempat. Pasalnya, hingga hari ini anggaran yang menelan dana sebesar Rp64 miliar untuk "Teater Tertutup" hingga hari ini belum final. Bukan itu saja, masih banyak hal yang dipertanyakankan. Seperti adanya tiga kegiatan yang tak jelas apa keuntungannya. Semuanya didapat dari hasil hearing yang dipimpin Ketua Komisi D DPRD Riau, Ir Fendri Jaswir dan beberapa anggota dewan lainnya dengan Disbudsenipar di Ruang Komisi D DPRD Riau, Selasa (24/7).
"Saya ingin tekankan masih banyaknya kegiatan yang tak jelas keuntungan tersebut, sebaiknya Disbudsenipar dapat melakukan koordinasi dengan panitia penyelengara kegiatan yang bersangkutan. Saya menilai, studi banding Disbudsenipar yang menghabiskan dana APBD Rp200 juta, itu tak logis sama sekali," tanya Ketua Komisi D DPRD Riau, Ir Fendri Jaswir dihadapan Kadisbudsenipar.
Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Riau, Mukti Sanjaya, Spd mengatakan, Disbudsenipar harus proaktif dalam membuat iven tertentu yang bersifat pariwisata. Dimana anggaran Rp18 miliar untuk pariwisata harus digunakan dengan matang. Menjawab beberapa pertanyaan yang dilontarkan pimpinan hearing, Kadisbudsenipar, Joni Irwan mengatakan, kalau masalah theater tertutup dengan anggaran APBD tahun 2006 sebesar Rp64 miliar, realisasi fisik telah mencapai sekitar 96 persen lebih dan hal ini hampir final (tinggal finishing).
Pada tahun 2007 ini sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp35 miliar dengan berbagai pengadaan alat kalakhar dan yang lain-lainnya. Teater Tertutup yang menelan dana pembangunan fisik sebesar Rp56 miliar. Setelah semuanya selesai, Disbudsenipar akan mengelola theater ini secara profesional, sehingga mendapatkan PAD tersendiri. Program yang akan dijalankan Disbudsenipar yakni untuk memajukan visi Riau 2020 sebagai salah sektor mengangkat kebudayaan melayu di Riau.
Terang Jhoni Irwan lagi, kalau mengenai tiga kegiatan tersebut, terlebih dahulu Disbusenipar melihat kondisi yang ada dilapangan. "Saya targetkan untuk beberapa kegiatan ini harus dapat melibatkan masyarakat setempat. Sehingga adanya masukan bagi mereka. Kami akan berusaha bekerja dengan transparan," kata Jhoni Irwan.
Terus masalah objek pariwisata, saat ini Disbudsenipar masih terkendala berbagai fasilitas. Salah satu contoh transpotasi menuju Pulau Rupat tersebut belum ada sama sekali. Kendala besar terletak minimnya sarana infrastrutur yang ada. "Hal ini harus dapat menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Riau," jelasnya.
"Kita akan mensinergikan hal ini dengan Kabupaten/Kota yang bersangkutan agar hal ini dapat kita atasi dengan cepat. Saya tak bisa menargetkan kapan hal ini terselesaikan," ujar Jhoni lagi.
Kondisi objek wisata di Riau tahun 2006 saat ini tinggal 275 ojek wisata terdiri dari tiga yakni objek wisata alam, bahari dan kebudayaan. Target tahun 2007 ini untuk pembangunan fisik Pulau Rupat menelan anggaran sebesar Rp3 miliar. Anggota Komisi D DPRD Riau, Zulfan Heri menambahkan, sebaiknya untuk objek wisata yang ada di Pulau Rupat. Sebaiknya Disbudsenipar dapat melakukan kerjasama dengan Kimpraswil. Jhoni menjawab, hal itu akan ditindaklanjuti nantinya. "Kita berharap kerjasama yang akan kita lakukan berjalan dengan baik. Saya akan berusaha bekerja seoptimal mungkin," pintanya.
Ketua Komisi D DPRD Riau, Ir Fendri Jaswir berharap Disbudsenipar kedepannya dapat lebih baik lagi dalam menjalankan program kerjanya. Jangan sampai jalan ditempat lagi. "Gesa terus segala program yang ada," pungkasnya. (Dd)
.jpg)
