YOGYAKARTA (RiauInfo) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI di Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi kedua lembaga dalam mengedukasi publik mengenai tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta berperan penting bagi perekonomian nasional.
Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono, mengatakan pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi workshop memiliki alasan khusus. Yogyakarta dikenal sebagai daerah yang tidak memiliki perkebunan kelapa sawit, sehingga forum tersebut diharapkan dapat memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat sawit dalam kehidupan sehari-hari.
Menurut Eddy, produk berbasis kelapa sawit tidak hanya berkaitan dengan perkebunan dan industri minyak nabati. Komoditas sawit juga digunakan dalam berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk produk yang mendukung industri batik lokal di Yogyakarta.
Namun, Eddy juga menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit Indonesia, salah satunya terkait regulasi penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
GAPKI Soroti Regulasi Karhutla
Eddy menjelaskan GAPKI secara proaktif membantu penanganan kebakaran, termasuk ketika kebakaran terjadi di luar area konsesi perusahaan. Upaya tersebut antara lain dilakukan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Menurut Eddy, persoalan muncul ketika kebakaran dari luar area konsesi kemudian masuk ke wilayah perusahaan. Kondisi tersebut tetap dapat menimbulkan persoalan hukum bagi perusahaan berdasarkan ketentuan strict liability.
Ketentuan tersebut berkaitan dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur prinsip tanggung jawab mutlak.
"Apabila terjadi kebakaran—sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi—kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri. Kami mengusulkan adendum atau klausul pengecualian dalam aturan, terutama saat kondisi cuaca ekstrem," jelas Eddy Martono, Ketua Umum GAPKI.
Persoalan tersebut, kata Eddy, menjadi salah satu tantangan yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya menciptakan tata kelola industri kelapa sawit yang berkelanjutan.
PWI Dorong Jurnalisme Berbasis Data
Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menilai pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang berimbang mengenai industri kelapa sawit Indonesia.
Akhmad mengatakan peran tersebut semakin penting di tengah adanya kampanye hitam (black campaign) global terhadap kelapa sawit Indonesia. Menurut dia, isu lingkungan dan ketenagakerjaan kerap menjadi bagian dari persaingan bisnis internasional.
"Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan kelapa sawit karena ini adalah minyak nabati paling produktif," ujar Akhmad Munir.
Akhmad menekankan pentingnya jurnalisme yang menggunakan data dan fakta empiris. Wartawan, menurut dia, perlu menyampaikan praktik industri yang ramah lingkungan sekaligus tetap kritis terhadap persoalan tata kelola perusahaan.
"Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri kelapa sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan. Inilah tugas mulia yang perlu kita kerjakan bersama," tegasnya.
Sawit Dinilai Strategis bagi Ekonomi Nasional
Guru Besar Universitas Jember, Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, dalam sesi pemaparan menyebut kelapa sawit sebagai komoditas yang memberikan manfaat besar bagi Indonesia.
"Sawit adalah anugerah. Kita harus bersyukur karena komoditas ini memberi kontribusi besar bagi devisa, lapangan kerja, dan ketahanan pangan serta energi nasional. Tugas kita bersama adalah mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat," ujar Prof. Dr. Ermanto Fahamsyah, Guru Besar Universitas Jember.
Sementara itu, Ekonom Senior INDEF sekaligus President of ASAE, Prof. Dr. Bustanul Arifin, menyoroti pentingnya penguatan sektor hulu, khususnya perkebunan rakyat. Strategi tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan diplomasi internasional menghadapi meningkatnya kebutuhan energi domestik dan semakin ketatnya aturan perdagangan global.
"Sawit berkelanjutan adalah keniscayaan nasional, bukan sekadar respons atas desakan luar negeri. Kunci daya saing kita ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat untuk memangkas yield gap, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, serta penguatan kemitraan adil antara petani, BUMN, dan swasta," ujar Prof. Dr. Bustanul Arifin, Ekonom Senior INDEF dan President of ASAE.
Pers Diminta Tetap Kritis dan Berpihak pada Fakta
Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Agus Sudibyo, turut menyoroti hubungan antara kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, dan kepentingan nasional.
Agus mengatakan kebebasan pers tetap harus dijalankan secara profesional dengan mempertimbangkan konteks kepentingan nasional, terutama ketika media memberitakan komoditas strategis seperti kelapa sawit.
"Kebebasan pers itu universal. Tetapi kesejahteraan nasional itu nilainya lebih tinggi. Bagi mereka (negara luar), kebebasan pers adalah instrumen untuk mencapai hal yang lebih tinggi, yaitu kepentingan nasional dan kejayaan bangsa sendiri. Makanya, mereka sangat protektif terhadap produk-produk yang mereka hasilkan," ujar Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat dan mantan Anggota Dewan Pers.
Agus menilai pemberitaan mengenai sawit Indonesia tetap harus kritis dan tidak boleh sekadar mengikuti kepentingan industri. Namun, media juga perlu memahami posisi strategis sawit bagi perekonomian Indonesia.
Ia menyebut sedikitnya lima peran strategis kelapa sawit, yaitu sebagai penyumbang devisa nonmigas, penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, penopang perekonomian daerah, pendukung ketahanan dan kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel, serta penyedia minyak nabati dan bahan baku industri pangan.
"Perhatian kita terhadap isu lingkungan dan masalah lainnya terkait sawit minimal harus seimbang dengan apresiasi, pembelaan, dan pengakuan kita bahwa sawit adalah saka guru atau pilar utama perekonomian nasional. Minimal harus seimbang," tegas Agus Sudibyo.
Agus menambahkan, kebebasan pers dan sikap kritis tetap diperlukan apabila terdapat persoalan dalam industri sawit. Pada saat yang sama, media perlu memahami posisi kepentingan nasional Indonesia dalam diskursus minyak nabati global.
"Oleh sebab itu, kebebasan pers, profesionalisme media, dan sikap kritis terhadap industri sawit jangan sampai hilang jika memang ada masalah. Tetapi, kita juga harus semakin sadar mengenai apa kepentingan nasional kita dalam diskursus tentang minyak nabati global," pungkas Agus Sudibyo.
Workshop Jurnalistik GAPKI dan PWI tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman insan pers mengenai dinamika industri sawit nasional. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, PWI dan GAPKI berharap pemberitaan mengenai kelapa sawit dapat disajikan secara jernih, objektif, berbasis data, tetap kritis, dan mencerdaskan publik.
