Terkait Tunjangan Sewa Perumahan yang Luar Biasa

Ini berawal sejak pihak fraksi PKS merasa keberatan dengan nilai tunjangan perumahan bagi anggota DPRD Pekanbaru tersebut. Mereka keberatan karena nilainya sungguh luar biasa, yakni mencapai Rp10 juta sebulan atau Rp120 per tahun. "Dalam kondisi sekarang rasanya sangat berat menerima uang tunjangan perumahan yang sangat tidak wajar itu," ujar Haris Jumaidi, salah seorang anggota DPRD Pekanbaru dari PKS. Karena itu dia punya rencana untuk tidak mengambil uang tunjangan tersebut. Pernyataan Haris tersebut mendapatkan reaksi keras dari sejumlah anggota DPRD pekanbaru lainnya. Misalnya, Sekretaris Komisi I yang juga anggota Panggar DPRD Pekanbaru Sondia Warman sangat menyayangkan sikap tersebut. Dia malah merasa heran, kenapa pada saat rapat Panggar Haris Jumadi tidak melakukan komplain dan bahkan menandatangani keputusan untuk menaikan tunjangan sewa rumah anggota dewan itu. "Sekarang, setelah usai rapat baru komplain dan mempublikasikannya ke media massa bahwa dirinya menolak tunjangan tersebut," ungkapnya. Menurut dia, Hal ini jelas sangat tidak sesuai dengan keputusan rapat Panggar. Hal yang sama juga dikemukakan Ketua Fraksi Golkar, Yonesri yang mengatakan Haris Jumadi asal ngomong. "Kenapa saat rapat Panggar dilakukan dia menyetujui dan menandatangani. Kalau tidak setuju, seharusnya komplain pada saat itu," tambahnya. Haris sendiri di tempat terpisah mengatakan dirinya bukan tidak menolak saat rapat Panggar, tapi karena kondisinya waktu itu cuma dia sendiri yang menolak, otomatis dalam voling bakalan kalah juga. Soal tanda tangan itu, menurut dia, dalam rapat Panggar tidak pernah membahas masalah tunjangan sewa rumah, tapi membahas anggaran secara keseluruhan. "Seandainya waktu itu saya tidak menandatangani, berarti saya menolak seluruh anggaran APBD," ujarnya beralasan.(Ad)