Pemkab Bengkalis Hanya Membantu PLN

Alokasi anggaran itu, katanya, selain untuk memperbaiki sejumlah mesin pembangkit listrik milik Pemkab Bengkalis yang dikelola PT Bumi Laksamana Jaya yang saat ini mengalami kerusakan, juga diperuntukan buat membeli daya guna mengatasi defisit listrik tersebut selama mesin tersebut diperbaiki. “Berapa besar alokasi dana untuk itu masih tahap finalisasi antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Panitia Anggaran (Panggar) DPRD Bengkalis. Dana tersebut dianggaran melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah,” terang Johan seraya mengatakan alkasi dana itu terutama diperuntukan guna mengatasi krisis listrik di Selatpanjang dan Bengkalis. Pada bagian lain Johan mengemukakan, alokasi dana tersebut dan sebagaimana juga pembelian mesin pembangkit listrik oleh Pemkab Bengkalis itu, merupakan wujud kepedulian dan tanggungjawab moral Pemerintah Daerah untuk mengatasi defisit listrik karena ketidakmampuan mesin pembangkit milik pihak PLN dalam memenuhi kebutuhan daya listrik yang diperlukan masyarakat di daerah ini. “Jadi Pemkab Bengkalis itu hanya memberikan bantuan. Itupun dan kebetulan disebabkan alokasi dana untuk itu memungkinkan. Karena itu, sangat tidak arif dan bijaksana kalau ada pihak-pihak yang menjadikan Pemkab Bengkalis sebagai ‘terdakwa utama’ berkaitan dengan krisis listrik seperti yang saat ini terjadi di Kota Selatpanjang dan Bengkalis,” imbuh Johan. Klarifikasi ini disampaikan Johan sehubungan dengan banyaknya kritik yang disampaikan dan umumnya hanya ditujukan dan bertendensi menyalahkan Pemkab Bengkalis terkait dengan makin memprihatinkannya defisit energi listrik yang saat ini terjadi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini. “Hingga saat ini sesuai peraturan yang berlaku, tanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat ada pada pihak PT PLN. Dalam kaitan ini, Pemkab Bengkalis hanya membantu kekurangan daya dari pembangkit listrik milik PT PLN Ranting Bengkalis,” ulang Johan.***