JAKARTA (RiauInfo) – Pelaksanaan ibadah haji 2026 mencatat sejumlah capaian penting, mulai dari penurunan masa tunggu jemaah, efisiensi biaya perjalanan, hingga peningkatan kualitas layanan di Tanah Suci. Keberhasilan tersebut dilaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bersama pimpinan DPR RI dan Kementerian Haji dan Umrah di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal selaku Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji 2026, pimpinan Komisi VIII DPR RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Haji dan Umrah, serta Wakil Menteri Haji dan Umrah. Agenda utama pertemuan adalah menyampaikan hasil evaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 sekaligus membahas langkah perbaikan untuk musim haji berikutnya.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyampaikan apresiasi terhadap berbagai terobosan yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Menurutnya, koordinasi antara DPR dan Kementerian Haji berjalan baik sejak tahap persiapan di Indonesia hingga pelaksanaan di Arab Saudi.
Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah keberhasilan menekan masa tunggu keberangkatan jemaah haji. Jika sebelumnya antrean mencapai 35 hingga 40 tahun di sejumlah daerah, kini masa tunggu berhasil dipangkas menjadi maksimal sekitar 26 tahun melalui berbagai kebijakan pengelolaan kuota dan optimalisasi penyelenggaraan.
Selain itu, pemerintah juga berhasil menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Dalam dua tahun terakhir, ongkos naik haji tercatat berkurang sekitar Rp6 juta, sehingga memberikan keringanan bagi masyarakat yang akan menunaikan ibadah ke Tanah Suci.
Peningkatan pelayanan juga dirasakan langsung oleh jemaah reguler. Sebanyak 17.000 jemaah Indonesia mendapatkan fasilitas menginap di hotel bintang lima yang berada di Zona 1 atau kawasan yang berdekatan dengan Masjid Nabawi di Madinah. Fasilitas tersebut memberikan kenyamanan lebih karena memudahkan akses jemaah menuju lokasi ibadah.
Dari sisi konsumsi, kualitas layanan makanan juga mengalami peningkatan. Kementerian Haji berhasil menjalin kontrak jangka panjang dengan pihak syarikah di Arab Saudi sehingga variasi menu menjadi lebih beragam. Selain itu, beras yang digunakan disesuaikan dengan selera masyarakat Indonesia dengan mendatangkan bahan baku dari dalam negeri.
Pengawasan keimigrasian turut menjadi salah satu aspek yang mendapat perhatian. Pemeriksaan dokumen keberangkatan dilakukan secara ketat sejak di Indonesia sehingga mampu mencegah berbagai potensi pelanggaran, termasuk keberangkatan jemaah nonprosedural atau ilegal ke Arab Saudi.
Menteri Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa kementerian yang dipimpinnya baru resmi terbentuk dan mulai bekerja pada September 2025. Sementara itu, tahapan persiapan haji dari pemerintah Arab Saudi telah berjalan sejak Juni 2025. Meski menghadapi keterlambatan persiapan selama beberapa bulan, seluruh jajaran kementerian berhasil mengejar target yang telah ditetapkan.
Dalam laporannya kepada Presiden, Kementerian Haji dan Umrah menyerahkan sedikitnya 20 poin evaluasi sebagai bahan penyempurnaan penyelenggaraan haji pada masa mendatang. Beberapa inovasi yang dinilai berhasil antara lain percepatan penerbitan visa yang selesai pada pertengahan Ramadan serta distribusi kartu pintar Nusuk kepada jemaah sejak masih berada di Indonesia.
Penerapan berbagai inovasi tersebut dinilai mampu mengurangi persoalan yang selama ini kerap terjadi, seperti jemaah terpisah dari rombongan keluarga, kehilangan arah, hingga kendala penempatan hotel saat tiba di Arab Saudi. Secara umum, kualitas manajemen layanan haji Indonesia tahun ini dinilai mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta agar persiapan logistik konsumsi dan pemetaan zonasi penginapan dilakukan lebih awal untuk menghadapi musim haji 2027. Presiden juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji, DPR RI, Komisi VIII DPR RI, dan sekitar 2.000 petugas haji yang bertugas di lapangan. Selain itu, Presiden menyoroti pentingnya pengembangan konsep Kampung Haji sebagai strategi jangka panjang untuk meningkatkan pelayanan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan haji di masa mendatang. Data terakhir juga menunjukkan jumlah jemaah wafat berada di bawah 300 orang, menurun dibandingkan tahun sebelumnya berkat penerapan skrining kesehatan yang lebih ketat sebelum keberangkatan.
