Akan Dicari Cara Lain untuk Mendanai Perjuangan Otsus Riau

Ketua Fraksi Gabungan DPRD Riau, Rizal Akbar mengatakan, dengan penolakan tersebut artinya pemerintah pusat telah menempatkan gerakan Otsus sebagai bentuk perlawanan dari pada aspirasi masyarakat Riau. "Penolakan itu membuktikan pemerintah pusat tidak peka terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat," ujarnya lagi. Bahkan yang lebih parah lagi, pemerintah pusat seakan menilai perjuangan otsus itu suatu bentuk perlawanan dari daerah. Meski begitu, Akbar melihat masih adanya celah untuk mendapatkan anggaran Otsus dari APBD Riau, yaitu melalui anggaran perubahan yang akan dilakukan. Hanya saja peluang ini kecil kemungkinan, karena anggaran perubahan itu juga harus melalui persetujuan pusat juga. "Tapi jika ada komunikasi intensif antara daerah dengan pemerintah pusat tentang anggaran itu, saya yakin bisa saja disetujui," ujarnya. Sebab dengan komunikasi yang lebih persuasif bukan mustahil pemerintah pusat nantinya akan menyetujuinya. Sementara itu Ketua DPRD Riau yang juga Wakil Koordinator Fornas Nasional Otsus Riau, drh Chaidir mengatakan, meski dana Rp10,5 Milyar itu dicoret Mendagri, namun tidak menyurutkan langkah Riau untuk memperjuangkan otsus itu. Menurut dia, dicoretnya mata anggaran untuk perjuangan otsus Riau itu telah membuktikan pemerintah pusat mengabaikan aspirasi dari masyarakat Riau. "Namun begitu kami akan tetap memperjuangkan Riau menuju otonomi khusus," tambahnya.(Ad)