Bahkan Mantan Setdaprov Riau Tengku Lukman Jaafar kepada wartawan di Pekanbaru juga mengaku belum tahu konsep perjuangan otsus tersebut. "Terus terang sampai sekarang saya tidak tahu apa konsep sesungguhnya," tegasnya.
Dia sendiri mengaku apa yang dituntut oleh Fornas Otsus Riau ke pemerintah pusat itu. Kalau yang dituntut hanya dana bagi hasil (BDH) migas yang lebih besar, rasanya tidak perlu harus melalui otsus.
Menurut dia, pembagian DBH migas bukan bagian dari Otsus tersebut. DBH migas hanya penjatahan yang diberikan negara kepada daerah penghasil migas. Makanya tidak tepat rasanya kalau tuntutan otsus hanya untuk mendapatkan DBH yang lebih besar.
Dalam kesempatan ini Tengku Lukman juga mengatakan dengan dicoretnya dan Otsus dalam APBD Riau, akan menjadi tantangan baru bagi Fornas Otsus Riau untuk berjuang. Disini akan dapat dilihat sejauh mana perjuangan ini mendapatkan dukungan rakyat.
Sebab dengan tanpanya dana dari APBD, tentunya diharapkan adanya sumbangan dana dari masyarakat dan perusahaan di Riau untuk mendanai perjuangan tersebut. Nanti akan dilihat apakah perusahaan-perusahaan di Riau mau memberikan sumbangsihnya.
"Tapi saya rasa perusahaan-perusahaan akan sulit membelikan sumbangan," ujar Tengku Lukman lagi. Sebab selama ini perusahaan-perusahaan besar di Riau sudah banyak beban yang harus ditanggungnya.(Ad)
