Banyak PNS di Pemprov Riau Menolak Tes Urine

Hanya saja berdasar keterangan yang diperoleh RiauInfo, Senin (5/3) di Kantor Gubernur Riau, dari 450 pegawai yang akan diikutsertakan dalam tes urine, hanya 50 persen saja yang mau mengikuti. Sedangkan selebihnya tidak mau mengikutinya alias menolak. Cara mereka menolak adalah dengan menghilangkan diri saat akan dilakukan tes urine. Tes urine itu sendiri dilakukan setiap usai apel 17-an. Saat itulah sebagian dari pegawai yang harus mengikuti tes urine tersebut menghilang. Ketua Badan Narkoba Provinsi (BNP) Riau Drs H Wan Abubakar MS MSi kepada wartawan di Pekanbaru mengaku kecewa dengan sikap PNS tersebut. ''Hal seperti ini tidak seharusnya terjadi. Pegawai di lingkungan Pemprov harus jadi contoh,'' ujarnya. Wan Abubakar sendiri tidak mengerti kenapa para PNS tersebut enggan mengikuti tes urine yang telah diwajibkan kepada mereka. Padahal apa susahnya mengikuti tes tersebut. Kecuali jika mereka memang sebelumnya mengkonsumsi obat-obatan terlarang, jadi takut ketahuan. Meski banyak hambatan untuk melakukan tes urine di kalangan PNS, namun pihaknya akan tetap terus melakukan kegiatan tersebut. Bahkan setelah tes urine dilakukan di lingkungan pegawai di kantor Gubri, nanti dilakukan diinstansi-instansi tingkat provinsi, apakah itu Depag dan departeman lainnya. ''Setelah selesai di tingkat provinsi pemeriksaan dilanjutkan ke pegawai di kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa dan sampai ke warga, kalau memang terbukti mereka menggunakan nerkoba dari tes urein itu maka dengan terpaksa kita minta kepada pimpinan mereka agar mereka yang terbukti memang pemakai obat terlarang itu dikenakan kangsi,'' tegas Wan Abubakar.(Ad)