CATATAN DR. H. SYAFRIADI, SH, MH ISG dan Etika Roy Suryo

Dalam tulisan bertajuk “Menpora dan Riauku” yang dipublikasikan di media cetak dan elektronik, Rusli Zainal sekaligus menyampaikan simpatinya kepada Menpora Roy Suryo yang menganggap dia bekerja sendiri, sementara yang lain sibuk mempersiapkan diri untuk pemilukada. Saya mengira dengan curahan hati RZ itu tergelitik jua perasaan Roy Suryo membaca Riau pasca dia bercuap-cuap di media. Atau setidak-tidaknya dia mendapat masukan dari kiri kanan tentang kegelisihan masyarakat Riau terhadap rencana pemindahan itu sehingga Roy mempertimbangkan kembali keinginannya menggelar ISG di ibukota. Mempertimbangkan kembali mungkin saja bisa dilakukan karena keputusan penetapan ISG di Riau telah ditetapkan melalui keputusan presiden, sementara penunjukan Jakarta sebagai tuan rumah masih sebatas wacana Roy Suryo di media setelah ia menggelar rapat dengan KONI dan KOI (tanpa mengundang Pemerintah Provinsi Riau). Itu asumsi, ternyata asumsi tersebut keliru. Soalnya, seperti diungkap menpora, dia telah bergerilia ke sana kemari termasuk kepada Presiden SBY dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. “Pagi tadi saya sudah berkoordinasi dengan gubernur, siang ini dengan Menko Kesra dan Menseskab. Barusan dengan Presiden SBY. Alhamdulillah, semua mendukung di Jakarta,” kata Roy Suryo seperti dikutip dari detik.com, Selasa (30/4). Gerilya Roy Suryo itu seakan menjadi klimaks berakhirnya polemik soal lokasi ISG. Dalam talkshow dengan Riau Televisi beberapa hari lalu, Ketua Pelaksana Harian ISG, Dr. H. Syamsurizal masih optimis bahwa ISG akan berjalan seperti biasa di Riau. Sembari mempertanyakan kepentingan menpora memindahkan ISG ke Jakarta, Syamsurizal menegaskan bahwa ISG tak bisa dipindahkan begitu tanpa mencabut keputusan presiden. Apa yang disampaikan mantan bupati Bengkalis itu memang benar jika ditilik dari sudut ketatanegaraan. Dari sudut pandang ini, penegasan Menpora Roy Suryo tidaklah dapat menggugurkan keputusan presiden karena kepres tersebut masuk ke dalam ranah peraturan perundang-undangan. Sementara statement Roy Suryo hanyalah ucapan seorang menteri yang dari perspektif ketatanegaraan tak dapat dipertanggung jawabkan. Akan tetapi pada saat Menpora Roy Suryo mengatakan bahwa dia sudah menyambangi presiden untuk menyampaikan rencana pemindahan ISG, dan SBY menyatakan mendukung, saya menjadi pesimis ISG dilaksanakan di Riau. Di samping dukungan presiden itu akan ditindak lanjuti dengan perubahan kepres, semua stakeholder negara pun telah mendukung rencana pemindahan ISG. Alkisah berpisah jua kita ISG. Tulisan panjang Gubernur Rusli Zainal “Menpora dan Riauku” hanya akan menjadi catatan sejarah bahwa ia pernah memperjuangkan sesuatu untuk tanah Melayu ini. Dan, hasilnya ibarat sebuah pohon ketika pohon itu ditanam, berdaun dan berputik lalu berbuah, buahnya pun dipetik orang lain, yang tersisa hanyalah kepenatan, dan mimpi-mimpi panjang sepanjang kuda berlari. Saya maklum dengan sikon itu. Tapi satu hal yang tak bisa diterima adalah Pemerintah seakan mempermalukan anak sendiri. Cara Menpora Roy Suryo memindahkan ISG secara sepihak telah mengabaikan norma-norma kesantunan sebagai sebuah bangsa yang memiliki khazanah ketimuran. Okelah kalau pemindahan itu dengan alasan untuk menyelamatkan muka bangsa dan negara di mata peserta ISG, tapi apa salahnya jika Roy Suryo selaku wakil dari Pemerintah mengajak daerah (Provinsi Riau) terlebih dahulu duduk semeja, menyampaikan rencana tersebut lalu mempublikasikannya ke publik. Bukan dengan cara publikasikan dahulu, bergerilia dulu, baru kemudian disampaikan kepada Riau. Ini sama saja pukul dulu, urusan kita selesaikan belakangan. Alamaaak menpora mengajarkan etika yang tidak sehat kepada anak bangsa. Dimana etika berpemerintahan, dan dimana pula etika bernegara. Entahlah tanya ke Menpora Roy Suryo.* Penulis : Praktisi Pers, Doktor Ilmu Hukum