Bambang TW: Rencana Pemko Terlalu Naif

"Ya, yang jelas saya sangat tidak setuju dengan rencana Pemko. Masak, hal-hal untuk kemaslahatan umat menjadi PAD. Kalau saya menilai hal ini terlalu rawan diterapkan. Mana mungkin KTP jadi PAD, itu terlalu naif," cetus Bambang Tri Wahyono kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Jumat (16/11). Menurut Bambang, Pemko Pekanbaru jangan sembarangan dalam membuat Ranperda tentang kependudukan. Bisa-bisa hal ini menjadi polemik ditengah masyarakat. Jika Perda yang dibuat tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, secara otomatis tidak akan lolos oleh Menteri Dalam Negeri. "Saya minta Pemko dapat mengkaji ulang terhadap Ranperda tentang kependudukan tersebut. Agar jangan sampai rencana pembuatan KTP pilihan dimanfaatkan segelintir orang yang tidak bertangunggjawab," pintanya. Disamping itu juga, apakah tidak ada kegiatan lain jadi sumber PAD, seperti pemanfaatan air bawah tanah, spanduk, limbah pabrik dan lain-lain. "Saya pikir hal-hal seperti ini bisa menjadi PAD, ketimbang KTP dengan beberapa pilihan yang ditawarkan. Pemko harus dapat memikirkan kembali dengan beberapa rencana yang telah dibuat," pungkasnya.(Dd)KTP Jadi PAD Bambang TW: Rencana Pemko Terlalu Naif PEKANBARU (RiauInfo) - Anggota Komisi B DPRD Riau, Ir Bambang Tri Wahyono menilai rencana Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menjadikan KTP pilihan jadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlalu naif. Pasalnya, sistem yang diterapkan dalam pembuatan KTP pilihan membuka peluang bagi "Oknum PNS" melakukan tindakan korupsi. Apakah setuju dengan rencana Pemko? "Ya, yang jelas saya sangat tidak setuju dengan rencana Pemko. Masak, hal-hal untuk kemaslahatan umat menjadi PAD. Kalau saya menilai hal ini terlalu rawan diterapkan. Mana mungkin KTP jadi PAD, itu terlalu naif," cetus Bambang Tri Wahyono kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Jumat (16/11). Menurut Bambang, Pemko Pekanbaru jangan sembarangan dalam membuat Ranperda tentang kependudukan. Bisa-bisa hal ini menjadi polemik ditengah masyarakat. Jika Perda yang dibuat tidak mengedepankan kepentingan masyarakat, secara otomatis tidak akan lolos oleh Menteri Dalam Negeri. "Saya minta Pemko dapat mengkaji ulang terhadap Ranperda tentang kependudukan tersebut. Agar jangan sampai rencana pembuatan KTP pilihan dimanfaatkan segelintir orang yang tidak bertangunggjawab," pintanya. Disamping itu juga, apakah tidak ada kegiatan lain jadi sumber PAD, seperti pemanfaatan air bawah tanah, spanduk, limbah pabrik dan lain-lain. "Saya pikir hal-hal seperti ini bisa menjadi PAD, ketimbang KTP dengan beberapa pilihan yang ditawarkan. Pemko harus dapat memikirkan kembali dengan beberapa rencana yang telah dibuat," pungkasnya.(Dd)