JAKARTA (RiauInfo) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengapresiasi langkah cepat Biro Pers Sekretariat Presiden yang telah mengembalikan kartu identitas liputan Istana kepada jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia. Pengembalian kartu yang dilakukan pada Senin (29/9) ini dinilai sebagai sinyal positif terhadap hubungan yang harmonis dan komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media. Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, menegaskan bahwa keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga kebebasan pers.
Penegasan PWI dan Pesan Penting di Balik Insiden
Munir menilai, pengembalian kartu tersebut merupakan bukti nyata adanya ruang dialog dan penyelesaian masalah yang konstruktif. "PWI Pusat mengapresiasi keputusan pengembalian kartu pers tersebut. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah untuk menjaga hubungan yang sehat dengan insan pers serta memastikan tidak ada hambatan dalam kerja-kerja jurnalistik,” ujar Munir dalam keterangan resminya. Ia menekankan, langkah ini menjadi preseden baik bahwa persoalan yang muncul antara Istana dan media dapat diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Munir mengingatkan bahwa insiden pencabutan kartu sebelumnya harus menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak. PWI Pusat berharap, kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Munir menegaskan, kebebasan pers bukanlah sekadar hak, melainkan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28F UUD 1945 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan ini memberikan jaminan bagi wartawan untuk menjalankan tugasnya tanpa intimidasi.
Pentingnya Menghormati Prinsip Kemerdekaan Pers
PWI Pusat secara tegas mengajak semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, untuk menghormati prinsip-prinsip kemerdekaan pers. Munir menggarisbawahi bahwa wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan dalam forum resmi, sebab hal itu adalah bagian esensial dari tugas jurnalistik. "Wartawan berhak mengajukan pertanyaan dalam forum resmi, dan itu merupakan bagian dari tugas jurnalistik untuk memenuhi hak publik atas informasi,” tegasnya. Hak ini adalah representasi dari hak publik untuk mendapatkan informasi yang valid dan berimbang.
Lebih lanjut, Munir mengajak seluruh rekan jurnalis untuk tetap berpegang teguh pada profesionalisme dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dalam setiap tugas liputan. Dengan menjalankan profesi secara etis dan bertanggung jawab, komunikasi antara pemerintah dan media dapat terjalin secara konstruktif dan saling menguntungkan. Hal ini tidak hanya demi kepentingan pemerintah atau media, melainkan untuk kepentingan publik yang lebih luas.
Tiga Pihak Duduk Bersama, Sebuah Kesepakatan Bersejarah
Penyelesaian insiden ini tidak lepas dari pertemuan tiga pihak yang difasilitasi oleh Dewan Pers. Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan Biro Pers Sekretariat Presiden, manajemen CNN Indonesia, dan anggota Dewan Pers. Meskipun bertepatan dengan agenda penting Presiden, pertemuan ini tetap menjadi prioritas utama. Diskusi yang berlangsung intensif tersebut fokus pada penyelesaian isu pencabutan ID liputan Istana—bukan ID jurnalis secara umum—yang sempat diterapkan kepada Diana Valencia. Tindakan ini kemudian disepakati sebagai kekeliruan.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, ID liputan Diana Valencia secara resmi dikembalikan. Pengembalian ini dilakukan secara simbolis langsung kepada Pemimpin Redaksi CNN Indonesia dan kepada Diana sendiri. Pihak Biro Pers Sekretariat Presiden secara terbuka menyampaikan permintaan maaf dan penyesalan atas insiden tersebut. Mereka mengakui adanya kekhilafan dalam prosedur yang dijalankan dan berkomitmen penuh untuk memastikan kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa mendatang.
Diana Valencia Kembali Bertugas, Spekulasi Terbantahkan
Kembalinya ID liputan ini sekaligus memastikan bahwa Diana Valencia dapat kembali bertugas seperti biasa di Istana. Insiden ini sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan publik, salah satunya adalah rumor bahwa Diana dipecat atau mendapat sanksi dari CNN Indonesia. Namun, fakta membuktikan bahwa spekulasi tersebut tidak benar. Diana tetap bekerja dan menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Hal ini ditegaskan kembali oleh pihak CNN Indonesia dan PWI Pusat.
Terkait substansi pertanyaan yang diajukan Diana kepada Presiden Prabowo Subianto, PWI Pusat menilai bahwa pertanyaan tersebut relevan dan telah dijawab dengan baik. Ini semakin menegaskan bahwa tidak ada pelanggaran kode etik atau peraturan yang dilakukan oleh Diana. Fakta ini sekaligus menepis anggapan bahwa pertanyaan kritis harus dibatasi, karena merupakan bagian dari esensi kerja jurnalistik.
Menjaga Kemerdekaan Pers adalah Menjaga Demokrasi
Munir menutup keterangannya dengan pesan penting yang menguatkan kembali peran pers dalam pilar demokrasi. "Menjaga kemerdekaan pers adalah menjaga demokrasi. PWI Pusat akan terus mengawal agar kebebasan pers terlindungi, sekaligus mendorong sinergi positif antara pemerintah dan insan pers,” pungkas Munir. Hal ini menunjukkan komitmen PWI sebagai organisasi profesi pers untuk selalu menjadi garda terdepan dalam melindungi hak-hak jurnalis.
Dengan berakhirnya insiden ini secara damai, diharapkan hubungan antara Istana dan pers semakin kuat dan saling mendukung. Komunikasi yang terbuka dan transparan menjadi kunci penting untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, di mana pers dapat menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial dan pilar keempat demokrasi dengan bebas dan profesional.