JAKARTA (Riau Info) - Presiden Joko Widodo Prabowo Subianto memastikan negara menjamin kebebasan berpendapat dan menyampaikan aspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka pada 31 Agustus 2025, menanggapi gelombang demonstrasi besar yang meluas di berbagai kota. Aksi protes ini dipicu oleh kebijakan DPR RI terkait tunjangan dan perilaku sejumlah anggota dewan yang dianggap tidak peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR Ahmad Muzani, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPD Sultan Najamudin, serta para ketua umum partai politik.
Pemeriksaan Aparat dan Sanksi Anggota DPR
Presiden Prabowo menegaskan, pemerintah akan menindak tegas aparat yang melakukan tindakan represif atau pelanggaran saat mengamankan demonstrasi. "Proses pemeriksaan harus cepat, transparan, dan terbuka untuk publik," ujarnya.
Secara paralel, sebagai respons atas tuntutan demonstran, partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan sejumlah anggotanya di DPR RI. Beberapa nama yang disebut antara lain Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya. Selain itu, Presiden juga menyebutkan bahwa DPR RI akan membatalkan tunjangan tambahan dan memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Instruksi untuk TNI-Polri dan Dialog dengan Masyarakat
Meski menjamin hak berpendapat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa tindakan anarkis, penjarahan, dan perusakan fasilitas umum tidak akan ditoleransi. "Negara wajib hadir melindungi rakyat dan aset publik dari aksi-aksi kekerasan," tegasnya seraya memberikan instruksi kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas aksi-aksi tersebut.
Untuk meredam gejolak yang lebih luas, Presiden Prabowo juga meminta DPR untuk membuka ruang dialog langsung dengan tokoh masyarakat dan mahasiswa. Ia berharap aspirasi murni dari rakyat dapat didengar dan ditindaklanjuti dengan serius.
Pada akhir keterangannya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk makar dan terorisme. "Negara kita adalah negara hukum, dan kedaulatan ada di tangan rakyat yang diwakili oleh pemerintah yang sah," tutupnya.