CIKARANG (Riau Info) – Atal S. Depari terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) periode 2025-2030. Ia memiliki visi yang besar untuk mengembalikan kehormatan memperkuat integritas PWI. Apa saja itu?
Atal S. Depari, menyampaikan visi, misi, dan program kerjanya dalam Kongres PWI di Bekasi, 2025. Ia menekankan pentingnya mengembalikan kehormatan dan integritas PWI agar tetap menjadi organisasi yang dihormati publik dan menjadi teladan bagi pers nasional.
Dalam pemaparannya, Atal Depari menyoroti peran strategis Dewan Kehormatan (DK) sebagai “benteng moral” dan “rumah keadilan etis”. Ia menegaskan bahwa DK tidak boleh menjadi alat politik, melainkan harus berfungsi sebagai pelindung martabat wartawan dan organisasi.
"Tanpa kehormatan, PWI akan kehilangan jiwanya," ujar Atal dalam orasinya. "Oleh karena itu, jika terpilih, saya akan memastikan Dewan Kehormatan menjadi penjaga etika, benteng integritas, dan pelindung martabat organisasi."
Fokus pada Transparansi dan Etika
Dalam misinya, Atal Depari berjanji untuk menegakkan kode etik, baik kode etik jurnalis maupun kode etik organisasi, secara transparan, adil, dan konsisten. Ia percaya bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga marwah organisasi.
"Setiap kebijakan dan aliran dana yang berkaitan dengan PWI harus terbuka, tercatat, dan bisa dipertanggungjawabkan," katanya. "Karena tanpa transparansi, marwah kita akan runtuh."
Selain itu, ia juga berkomitmen untuk melindungi anggota PWI dari tekanan, kriminalisasi, atau serangan saat menjalankan tugas. DK akan berdiri di garis depan untuk membela anggota yang bekerja sesuai kode etik, sambil membekali mereka dengan pemahaman etika yang kuat.
Program Kerja Menyeluruh untuk Penguatan Profesi
Untuk mewujudkan visinya, Atal Depari memaparkan sejumlah program kerja yang berfokus pada penguatan etika dan integritas profesi. Salah satunya adalah Sosialisasi dan Edukasi Kode Etik Jurnalistik melalui workshop, seminar, dan penyusunan panduan praktis bagi anggota.
Selain itu, ia mengusulkan Pengawasan dan Penegakan Disiplin dengan membentuk tim etik khusus untuk menindaklanjuti laporan pelanggaran. Sanksi organisasi akan diberikan secara proporsional dan adil.
DK juga akan berperan sebagai mediator dalam Penyelesaian Sengketa Pers dan membuka layanan Pembinaan dan Konsultasi Pers untuk membantu anggota menghadapi dilema etika. Terakhir, program Penguatan Integritas Profesi bertujuan untuk menolak praktik yang merusak martabat wartawan, seperti penyalahgunaan identitas.
Atal Depari juga berencana untuk memperkuat sinergi dengan Dewan Pers dan lembaga etik lainnya untuk menjaga kepercayaan publik terhadap profesi wartawan.