SIAK (Riau Info) - Pertemuan yang digagas untuk mendamaikan konflik lahan antara masyarakat Siak dan PT Seraya Sumber Lestari (SSL) berujung pada perbedaan pandangan. Bahkan, pertemuan yang berlangsung singkat tersebut justru menyulut ancaman Bupati Siak, Afni Zulkifli, untuk mengusulkan pencabutan izin perusahaan.
Situasi ini terkuak setelah beredarnya video di media sosial yang menampilkan Afni Zulkifli. Dalam video berdurasi 4 menit 49 detik itu, ia menceritakan pertemuan dengan "pemilik saham PT SSL" yang berlangsung tegang. "Barusan jumpa dengan pemilik saham PT SSL. Pertemuan... hanya mampu bertahan sekitar 10 menit. Kami saling membentak. Manusia sombong itu akhirnya keluar ruangan," tuturnya.
Afni juga mengungkapkan niatnya untuk memperjuangkan adendum izin PT SSL demi mencegah meluasnya konflik. Tak hanya itu, ia juga akan mengusulkan pencabutan izin perusahaan ke Kementerian Kehutanan.
Versi Pertemuan yang Berbeda dari Ketua APHI
Versi pertemuan yang sangat berbeda justru datang dari Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau, Muller Tampubolon, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut. Menurut Muller, pertemuan yang digelar pada Sabtu (23/8) di Pekanbaru itu adalah inisiatif APHI untuk mencari solusi non-formal. Ia membantah pertemuan itu dihadiri pemilik saham, melainkan hanya salah satu manajemen PT SSL.
Muller juga membantah adanya aksi saling bentak. Ia menyebut, pertemuan terhenti karena Bupati Siak menyatakan 'dead lock' dan tidak memberikan kesempatan kepada pihak PT SSL untuk menjelaskan duduk perkara.
"PT SSL menilai bahwa Bupati Siak tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada manajemen PT SSL untuk menjelaskan apa yang terjadi dalam konflik," kata Muller.
Lebih lanjut, Muller mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu, Bupati Afni sempat menawarkan akan memfasilitasi lahan seluas 2.000 hektar sebagai tambahan areal produksi bagi PT SSL.
Sebagai imbalannya, Bupati meminta PT SSL menyetujui Restorasi of Justice (RJ) kepada para pelaku yang sudah menjadi tersangka atas penyerangan, pembakaran, dan perusakan fasilitas perusahaan.
Menghormati Proses Hukum dan Trauma Karyawan
Menanggapi permintaan tersebut, manajemen PT SSL menolak dan memilih untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Pihak perusahaan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus kepada kepolisian.
Selain itu, PT SSL juga menyoroti kerugian dan trauma mendalam yang dialami karyawan serta keluarga akibat insiden tersebut. Muller menceritakan, kerusakan fasilitas yang sangat besar, hingga menyebabkan trauma pada anak-anak. Insiden ini juga tragis karena berbuntut pada meninggalnya salah satu manajer PT SSL akibat trauma dan tidak mendapatkan penanganan medis karena klinik perusahaan turut dibakar massa.
"Manajemen PT SSL mengharapkan semua mematuhi proses hukum yang sudah berjalan. Sehingga tidak menimbulkan preseden buruk penegakan hukum terutama di Kabupaten Siak," ujar Muller.
Pertemuan akhirnya tidak mencapai kesepakatan karena adanya pernyataan bupati untuk mengusulkan pencabutan izin. Hal ini membuat pihak PT SSL memilih untuk meninggalkan lokasi pertemuan karena merasa pembicaraan berjalan satu arah.
Apakah perbedaan versi ini akan semakin memperkeruh konflik yang ada, atau justru memicu dialog yang lebih konstruktif ke depannya?