PEKANBARU (RiauInfo)- Dengan banyaknya pengaduan yang diterima Gubernur Riau dan DPRD Riau terkait dengan adanya pungutan Peneriman Siswa Baru (PSB) yang terjadi di Riau. Pasalnya, semuanya perlu disadari oleh semua lapisan masyarakat, hingga jangan sampai terjadi pungutan liar tersebut. Apakah perlu dibuat posko pengaduan punggutan PSB?
"Ya, saya rasa hal itu sangat perlu. Agar kita dapat menampung semua pengaduan yang masuk. Kita himbau pihak Dinas Pendidikan harus dapat memperhatikan hal ini dengan cermat dan tegas," ungkap Ketua DPRD Riau, drh Chaidir MM kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Senin (16/7).
Menurut Chaidir, memang saat-saat ini banyak orang berlomba-lomba memasukan anaknya sekolah tempat yang favorit. Tapi, tentu semuanya mungkin tidak akan tertampung. Hal ini tidak berarti sekolah lain baik juga.
Pemerintah Provinsi Riau harus dapat melihat kondisi yang terjadi saat ini. "Kita harapkan semuanya dapat tertampung baik itu dinegeri maupun swasta. Saya minta pemerintah provinsi dan kabupaten dapat memberikan perhatian besar. Disdik haru lebih jeli membaca kondisi dilapangan. Kalau perlu buat posko 24 jam," katanya.
"Masalah pendidikan ini komtimen kita bersama. Jangan sampai ada masyarakat kita dirugikan oleh pihak sekolah yang memunggut biaya PSB. Untuk perbaikan kita bersama, tidak ada istilah yang terlambat," pinta Chaidir.
Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal juga banyak menerima SMS (Short Messega Service) dari warga terhadap pungutan dalam proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2007/2008."Banyak SMS masuk yang saya terima terkait PSB. Oleh karena itu punggutan tersebut tidak dibenarkan. Saya himbau kepada pihak-pihak sekolah dapat menjalankan tugasnya secara profesional," terangnya.
Rusli menghimbau kepada Dinas Pendidikan Riau untuk langsung turun ke lapangan, guna melihat dan memantau apa yang terjadi dilapangan. Agar jangan sampai kejadian ini menjadi polemik besar di Riau. (dowi)