3 MW UNTUK BUMD TUAH SEKATA PELALAWAN PT RAPP Sudah Alokasikan 5 MW Daya Listrik ke PLN

Dengan demikian perusahaan ini sudah mensuplay daya listrik yang sedianya dicadangkan untuk kelangsungan kegiatan operasional, akhirnya dialokasikan untuk komponen masyarakat sejumlah 8 MW (Mega Watt) melalui PT.PLN dan BUMD. Hal tersebut ditegaskan Media Relations PT.RAPP, Nandik Sufaryono, kepada wartawan di Pekanbaru, Jum’at (28/8) menanggapi persepsi yang berkembang perihal krisis listrik yang terjadi di Riau, khususnya di Kota Pekanbaru. Nandik juga menjelaskan, saat mengikuti hearing di DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (27/8) kemarin, keterangan tersebut sudah disampaikan pula secara lugas dan transparan. “Jadi tidak ada yang kita tutup-tutupi perihal proses yang ada di tempat kita. Bahkan masalah harga jual kepada PLN, hingga saat ini masih dalam tahap negosiasi namun suply daya terus kita lanjutkan karena sangat berkaitan dengan kepentingan masyarakat,“ ungkap Nandik. Dalam penjelasan tersebut diharapkannya pula sebaiknya PLN tidak mengalihkan isu yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak lain. “Seyogyanya sebagai bagian dari warga masyarakat, PT.RAPP berharap untuk dapat memperoleh pasokan daya listrik dari PT.PLN guna memenuhi kebutuhan listriknya. Tetapi menyadari atas keadaan, dan diperlukannya pasokan listrik yang terjamin keberadaannya, jumlah dan kualitasnya, maka PT RAPP mengajukan dan mendapatkan izin dari pemerintah untuk mendirikan pembangkit tenaga listrik untuk kalangan dan kegiatan tertentu,“ papar Nandik. Menurut Nandik, kapasitas yang diijinkan sebenarnya merupakan besaran dari kebutuhan perusahaan untuk operasional selama 24 jam dan 365 hari setahun dengan perhitungan jika harus ada overhaul. Dengan kesadaran dan kepedulian terhadap warga dan usaha pemerintah daerah, PT. RAPP dengan seijin dari institusi pemerintah yang terkait, selanjutnya telah memberikan daya listrik kepada PLN pada batas kemampuannya. “Jadi sangat disayangkan jika terjadi persepsi yang keliru perihal kontribusi kami. PT.RAPP sudah berbuat semampu yang bisa diupayakan untuk alokasi daya listrik ke PLN,“ pungkasnya. Lebih lanjut dijelaskannya, hearing dimulai pukul 10.00 WIB dan pada jam 13.00 WIB diskor untuk menunaikan ibadah shalat Zuhur. Setelah dilanjutkan, sesion berikutnya hearing dengan PT.Chevron. “Pimpinan sidang saat itu mempersilahkan PT.RAPP dan PT.IKPP untuk tetap berada dalam ruangan namun jika ada agenda lain dapat meninggalkan ruangan. Dengan pertimbangan hearing dengan PT.Chevron membahas konteks yang berbeda dengan PT.RAPP dan PT.IKPP, walaupun dalam substansi kelistrikan juga, kami akhirnya pamit dengan hormat dari sidang. Tidak ada pengusiran seperti yang dipersepsikan,“ tegas Nandik. Dikatakannya, PT.RAPP sejauh ini sangat memahami dan turut prihatin atas krisis listrik yang terjadi di Riau, bahkan juga secara internal memiliki permasalahan dengan supply listrik untuk kegiatan operasional dan kegiatan pendukung lainnya, tetapi berupaya untuk meminimalisir waktu pemadaman listrik yang selama ini terjadi selama dua jam menjadi hanya satu jam saja di Kota Pangkalan Kerinci. “Dengan pertimbangan saat ini bulan Ramadhan, kami berusaha membantu masyarakat dan pemerintah daerah agar dapat menjalankan ibadah puasa dengan sempurna tanpa gangguan yang berarti,” tuturnya. Menanggapi tuduhan supply daya 6 MW untuk kawasan Townsite 1 dan Townsite 2, BLI, dan Rukan Akasia di Komplek PT.RAPP, yang dianggap tidak rasional, Nandik hanya mengatakan agar semua pihak tidak su’uzon dulu. “Di bulan Ramadhan ini, marilah kita berpositif dan selalu berprasangka baik. Di dalam kompleks PT.RAPP ada perumahan karyawan di tiga lokasi, Townsite 1, Townsite 2, BLI, dan Rukan Akasia serta mess, perkantoran, sekolah, tempat ibadah, fasos, lapangan olahraga dan fasum yang juga membutuhkan daya listrik. Saat krisis inipun semua kawasan tersebut mendapat giliran pemadaman, termasuk rumah tempat tinggal saya di Towsite 1 dan juga Rukan Akasia, tempat saya berkantor sehari-hari,” ungkapnya.(ad/rls)