Hal ini menjadi begitu penting artinya mengingat persoalan kebutuhan nasional merupakan persoalan yang sangat terkait dengan hajat hidup orang banyak bangsa ini.
Demikian dikatakan Anggota Komisi VII DPR RI/Fraksi PDI Perjuangan, Daryatmo Mardiyanto, Ir. H lewat siaran persnya yang diterima redaksi RiauInfo, Rabu (9/6) melalui email.
Ketergantungan pemakaian energi tak terbarukan (minyak bumi, dan lainnya), selama ini tidak pernah secara serius ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementrian ESDM.
Porsi penggunaan migas untuk listrik saat ini sudah mendekati 50 persen. Kendati demikian, tidak ada wujud kongkrit dan tindaklanjut program, bahkan tak nampak political will pemerintah untuk mempertajam program energi yang berbasis pada energi terbarukan tersebut.
Dengan demikian, hal-hal tersebut perlu diuji oleh Komisi VII DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Mentri ESDM siang ini yang membahas Pembahasan RKAK/L dan RKPK/L untuk RAPBN Tahun Anggaran 2011 mendatang.
Di Tahun Anggaran 2011, ESDM harus bisa menunjukkan keinginan, tekad, bukti program aksi dengan langkah-langkah nyata, terbuka, sehingga masyarakat tergerak dan terangsang, pihak swasta ikut serta dan terpayungi.
Dengan demikian, sektor energi baru dan terbarukan di Indonesia harus menjadi prioritas kebijalkan ekonomi dan politik, mulai sekarang dan dan 5 tahun ke depan dengan kapasitas dan kompetensi bidang ESDM, yaitu sektor panas bumi.
Cukup ironis sebenarnya. Bila dibandingkan, energi panas bumi untuk listrik memiliki harga per Kwh termurah dibanding migas dan batubara sehingga dapat memperkecil pengeluaran untuk biaya produksi listrik. Rasanya perlu untuk mempertanyakan kesungguhan ESDM di bidang energi baru dan terbarukan untuk rakyat.
Jika kita menilik struktur ESDM saat ini sudah cukup untuk bisa mendukung rencana kerja untuk soal energi baru dan terbarukan seperti panas bumi tersebut. Bahkan bila perlu ESDM dapat membentuk Ditjen Panas Bumi untuk memperkuat struktur yang sudah ada.(ad/rls)
Kementrian ESDM Perlu Tegaskan Komitmen Program Energi Baru
JAKARTA (Suara Karya): Kementrian Energi Sumber Daya Mineral perlu mempertajam program dengan berbasis pada pilar kedaulatan energi nasional yang lebih kongkret di 2011, dalam pembahasan RKAKL dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI.
