PEKANBARU (RiauInfo) — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri langsung Rapat Paripurna DPR RI yang digelar di Gedung Nusantara, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026). Kehadiran kepala negara secara langsung ini bertujuan untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian serta pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan APBN tahun anggaran 2027.
Dalam pidatonya yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa APBN bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan alat perjuangan untuk melindungi rakyat dan memperkokoh sendi-sendi ekonomi bangsa. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi makro 2027 berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan komitmen kuat menekan defisit anggaran pada rentang 1,80 sampai 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Di hadapan pimpinan dan anggota dewan, Presiden secara terbuka memaparkan masalah sistemik berupa kebocoran kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri (outflow of national wealth). Salah satu temuan yang paling mengejutkan adalah maraknya praktik penipuan pelaporan nilai ekspor atau under-invoicing yang telah berlangsung selama 34 tahun. Nilai kerugian negara akibat manipulasi data perdagangan ini diperkirakan mencapai 900 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp15.400 triliun.
Stop Didikte Asing, Harga Ditentukan di Dalam Negeri
"Saya mengajak kita semua untuk berani jujur kepada diri sendiri dan kepada rakyat. Bagaimana bisa ekonomi kita tumbuh, tetapi angka kemiskinan justru bergerak naik dan kelas menengah menurun? Jawabannya jelas, trajektori perekonomian yang kita jalankan selama ini berada pada arah yang kurang tepat akibat kebocoran yang masif," ujar Presiden Prabowo dengan nada emosional saat menguraikan data PBB yang diterimanya beberapa minggu pasca-dilantik.
Untuk menghentikan kebocoran bernilai fantastis tersebut, Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Melalui regulasi baru ini, penjualan seluruh komoditas utama nasional, seperti minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, dan paduan besi (ferro-alloys), diwajibkan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk secara resmi sebagai pengekspor tunggal (single exporter).
Kebijakan ini diambil agar pengawasan ekspor dapat diperketat dan harga komoditas strategis sepenuhnya ditentukan oleh negara sendiri, bukan didekte oleh pasar luar negeri. Sebagai gambaran potensinya, pada tahun 2025 saja, devisa ekspor CPO Indonesia menyentuh angka 23 miliar dolar AS (Rp391 triliun), batu bara sebesar 30 miliar dolar AS (Rp510 triliun), dan ferro-alloys sebesar 16 miliar dolar AS (Rp272 triliun), sehingga totalnya melebihi Rp1.100 triliun per tahun.
Intervensi Nelayan, Lansia, dan Program Makan Bergizi Gratis
Selain membenahi tata kelola ekspor makro, mantan Danjen Kopassus ini menjabarkan program intervensi nyata di tingkat tapak demi menyentuh hajat hidup masyarakat kecil. Pemerintah berkomitmen penuh memberdayakan ekonomi rakyat melalui pembangunan 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan, di mana sebanyak 1.386 desa nelayan di antaranya akan diresmikan tahun ini dengan fasilitas pabrik es batu, cold storage, serta SPBU khusus nelayan.
Pada sektor jaring pengaman sosial, keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaporkan telah menjangkau hingga 62,4 juta jiwa penerima manfaat di seluruh pelosok Indonesia setiap harinya. Angka tersebut mencakup 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, 868 ribu ibu hamil, serta intervensi tambahan khusus bagi 500 ribu ibu lanjut usia (lansia) yang hidup sebatang kara agar mendapatkan pemenuhan gizi yang layak.
Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi desa yang berkeadilan melalui operasionalisasi Koperasi Merah Putih, di mana saat ini sebanyak 1.061 unit telah aktif berjalan. Pemerintah menargetkan sedikitnya 20.000 koperasi dapat beroperasi pada Agustus nanti dan melesat hingga 60.000 unit di akhir tahun 2026, guna memastikan perputaran uang senilai ratusan triliun rupiah tetap bertahan dan menghidupkan ekonomi di tingkat kecamatan dan desa.
Bersihkan Birokrasi, Intai Pelanggar Pakai Satelit Militer
Menutup arah kebijakan ekonominya, Presiden memberikan instruksi tegas terkait reformasi birokrasi dan penegakan hukum demi menciptakan iklim usaha yang bersih dari pungutan liar (pungli) dan korupsi. Kepala Negara memperingatkan jajaran Bea Cukai dan kementerian teknis untuk segera merombak sistem perizinan yang lambat, seraya menegaskan tidak akan ragu mengganti pejabat yang tidak profesional serta lamban dalam bekerja.
Demi memantau potensi penyimpangan komoditas di lapangan, pemerintah dipastikan akan memanfaatkan teknologi pertahanan paling canggih, termasuk sistem radar penembus tanah dan pencitraan satelit. Teknologi ini mampu memotret dan menghitung jumlah tegakan pohon perkebunan satu per satu dari ruang angkasa untuk mendeteksi penipuan pajak, serta melacak keberadaan bungker rahasia tempat penyimpanan kekayaan ilegal.
"Rakyat kita sudah tidak bodoh lagi, mereka semua memegang gadget. Jika ada aparat, baik berseragam hijau maupun cokelat, yang bertindak tidak beres atau menjadi backing tambang dan perkebunan ilegal di hutan lindung, jangan dilawan secara fisik. Rekam video langsung dan laporkan kepada saya. Kita harus kembalikan kekayaan bumi dan air ini murni untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat," pungkas Presiden Prabowo.
