JAKARTA (RiauInfo) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam menata ulang sektor pertambangan dan mempercepat transisi energi domestik guna mengurangi ketergantungan pada impor LPG. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pendapatan negara serta memastikan ketahanan energi nasional di tengah gejolak politik global yang memengaruhi harga komoditas dunia.
Dalam keterangan pers yang digelar di Jakarta pada Selasa (5/5/2026), Bahlil menjelaskan bahwa penataan tambang ke depan akan lebih menitikberatkan pada kepemilikan negara yang dominan. Hal ini sesuai dengan implementasi Pasal 33 UUD 1945, di mana pemerintah berupaya agar pengelolaan sumber daya alam, baik tambang lama maupun baru, dapat memberikan keuntungan maksimal bagi kas negara.
Pemerintah berencana menerapkan pola bagi hasil yang selama ini digunakan dalam industri migas, seperti skema cost recovery atau gross split, untuk diterapkan pada sektor pertambangan umum. Melalui pola ini, pemerintah berharap terjadi keseimbangan pendapatan yang lebih baik antara negara dan pihak swasta, dengan porsi yang lebih besar bagi negara namun tetap menjaga iklim investasi.
Uji Coba CNG Sebagai Pengganti LPG
Terkait isu kebutuhan energi rumah tangga, Menteri ESDM menyoroti ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai 75 hingga 80 persen dari total kebutuhan nasional. Bahlil mengungkapkan bahwa konsumsi rumah tangga saat ini berada di kisaran 7-8 juta ton per tahun, yang sangat rentan terhadap fluktuasi harga dan kepastian pasokan dari pasar global.
Sebagai solusi, pemerintah kini tengah merumuskan penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG. Bahan baku CNG, yakni gas C1 dan C2, tersedia melimpah di dalam negeri, terutama dengan adanya temuan cadangan gas besar di wilayah Kalimantan Timur yang siap dialokasikan untuk kebutuhan domestik.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan uji coba teknis terhadap penggunaan CNG untuk ukuran tabung 3 kg yang selama ini identik dengan LPG "melon". Bahlil menyebutkan kepada para wartawan bahwa tantangan utama terletak pada tekanan tabung yang sangat tinggi, mencapai 200 hingga 250 bar, sehingga memerlukan modifikasi teknologi yang aman bagi masyarakat.
Jaminan Harga BBM dan Listrik
"Insyaallah dalam dua hingga tiga bulan ini kita akan dapatkan hasilnya. Kalau sudah dinyatakan laik, kita akan lakukan konversi karena bahan bakunya semua ada di kita," ujar Bahlil. Penggunaan CNG diklaim mampu menghemat devisa negara antara Rp130 triliun hingga Rp137 triliun karena biaya produksinya diproyeksikan 30 persen lebih murah dibandingkan LPG impor.
Menanggapi keluhan masyarakat di media sosial mengenai isu kenaikan tarif listrik pada bulan Mei, Bahlil menegaskan bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan pemerintah, hingga saat ini belum ada kenaikan tarif listrik bagi pelanggan. Ia meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak termakan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Lebih lanjut, Menteri ESDM memberikan jaminan bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) yang bersifat subsidi, seperti bensin, solar, dan juga LPG 3 kg, tidak akan mengalami kenaikan harga. Pemerintah berkomitmen menjaga daya beli masyarakat meski harga pasar internasional mengalami ketidakpastian.
Penyesuaian Harga Sektor Industri
Namun, Bahlil memberikan catatan bahwa untuk BBM sektor industri atau produk yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat mampu, penyesuaian harga tetap akan dilakukan secara berkala. Penyesuaian tersebut akan mengikuti mekanisme harga pasar global sesuai dengan peraturan Menteri ESDM yang berlaku sejak tahun 2022.
Mengenai operasional tambang di daerah, Bahlil juga menyinggung isu kuota produksi nikel di Weda Bay yang dikabarkan habis. Ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) yang diperlukan, dan perusahaan didorong untuk mencari pasokan dari tambang-tambang sekitar jika terdapat kekurangan kuota produksi.
Di akhir keterangannya, Bahlil menekankan pentingnya inovasi energi di tahun 2026 agar Indonesia tidak lagi bergantung pada sumber energi luar negeri. Dengan memaksimalkan sumber daya gas domestik melalui CNG dan menata kembali sistem konsesi tambang, pemerintah optimistis beban subsidi akan berkurang sementara hak-hak rakyat atas energi murah tetap terpenuhi.
