Kepala Disnaker Kabupaten Pelalawan, Drs H Syafruddin MSi kepada wartawan di Pangkalan Kerinci mengatakan perusahaan tidak mendaftar atau tidak melapor ke Disnaker sudah jelas melanggar hukum. Untuk itu kedepan akan diadakan pemeriksaan dan tindakan kepada perusahaan beroperasi di Kabupaten Pelalawan tetapi tidak mendaftar.
‘’Sepengetahuan kami baru 103 Perusahaan yang mendaftar ke Disnaker Pelalawan. Di luar 103 diperkirakan lebih dari 50 Perusahaan mengabaikan Undang undang No 7 tahun 1981. Berdasarkan pantauan Disnaker jumlah perusahaan yang tidak mendaftar dan melapor akan di tindak dengan saksi hukum," ungkapnya.
Dia menegaskan lagi mengacu kepada UU No 7 tahun 1981 tentang wajib lapor ketenaga kerjaan, perusahaan tidak mau mendaftarkan keberadaannya bisa langsung di jerat. Pihak perusahaan sudah di himbau dan untuk itu perusahaan harus tahu diri dan menghormati peraturan yang berlaku demi kelancaran usahanya dimasa yang akan datang.
Terkait dengan rentan waktu di kenakan sanksi pidana bagi perusahaan tidak mendaftar adalah perusahaan pada suatu daerah telah dinyatakan mendapat kontrak selama dua sampai tiga bulan. Jika telah beroperasi dengan rentan waktu itu, diwajibkan melapor ke Disnaker wilayah operasionalnya.(Ad)
Lebih 50 Perusahaan di Pelalawan Akan Mendapat Sangsi
Kiki
Senin, 26 Februari 2007 - 08:51:33 WIB
PANGKALANKERINCI (RiauInfo) Dari hasil pendataan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) Kabupaten Pelalawan, diketahui lebih 50 perusahaan di wilayah itu belum mendaftar ke instansi tersebut. Sehubungan hal itu perusahaan-perusahaan itu akan diberikan sanksi.
Pilihan Redaksi
IndexPanitia Rapimprov Kadin Riau Kebut Persiapan Menuju 24 September
HUT RI ke-81 di Kedungsari Meriah Bertabur Hadiah, Pemuda RW 02 Jadi Penggerak Kegiatan
Ombudsman Nilai Pelayanan Publik Imigrasi Pekanbaru
Dua Penggerak Desa Sejahtera Astra Raih Satyalencana Kepariwisataan
Menuju 70 Tahun Astra: Berkarya dan Tumbuh Bersama Indonesia
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Hukrim
KPK Tetapkan Bupati Kuansing, Sekda, dan Direktur PT MIS sebagai Tersangka Suap Jabatan
Rabu, 01 Juli 2026 - 19:17:00 Wib Hukrim
Rida K Liamsi Mengaku Dizalimi, Tuntut Hak dan Keadilan di Riau Pos
Selasa, 30 Juni 2026 - 18:21:09 Wib Hukrim