Lembaga Internasional Batal Bantu Proyek Jalan Soekarno-Hatta

Lembaga internasional tersebut yakni International Development Bank (IDB) yang sebelumnya telah menyatakan kesediaannya untuk mengucurkan dana guna pembangunan jalan tersebut. Namun karena masalah ganti rugi lahan masyarakat tidak juga tuntas-tuntasnya, maka IDB membatalkan bantuannya. Akibatnya dana bantuan dari IDB tersebut tidak bisa diharapkan lagi. Jika memang tetap ingin melanjutkan pembangunan jalan tersebut, maka pemerintah daerah harus mencari dana lain. Atau alternatif lain, jalan tersebut tetap dibiarkan centang perenang seperti sekarang ini. Kepala Dinas Kimpraswil Riau Lukman Abbas dalam keterangannya di Pekanbaru mengatakan pihaknya tetap akan melakukan pembangunan terhadap jalan tersebut. "Karena jalan tersebut merupakan jalan nasional, maka kami akan berusaha mendapatkan dana dari APBN," ujarnya. Dari APBN pada tahun 2007 ini dianggarkan dana sebesar Rp10 M. Selain dari APBN, ada juga dari APBD Riau, namun dia tak ingat angkanya. Karena dana yang tersedia tidak besar, maka untuk pembangunan jalan ini mau tak mau jalan tak bisa dibangun sekaligus, melainkan harus diangsur. Lukman dengan tegas menyatakan bahwa dalam masalah pembebasan lahan ini ada yang 'berkhianat' kepada pemerintah. Hal ini terkait dengan ganti rugi yang tidak selesai. Ada yang melaporkan kepada IDB bahwa ganti rugi lahan untuk pembebasan lahan pelebaran jalan ini hanya separuh dari NJOP (nilai jual objek pajak). Akibatnya, bank dunia ini tak bersedia mengucurkan dana sebesar Rp88 miliar untuk membuat jalan dan melebarkannya ini. "Memang sebelumnya mereka itu meminta dua kali lipat dari NJOP. Ada beberapa orang yang begitu" ujarnya. Selain Jalan Soekarno-Hatta (Arengka), untuk tahun 2007 ini Jalan Yos Sudarso juga menjadi perhatian. Untuk itu diminta pada pemerintah kota untuk segera melakukanpembebasan lahannya.(Ad)