"Kita harap adanya transparansi pusat kepada daerah terkait berbagai anggaran. Seperti halnya dana bagi hasil yang hingga saat ini belum adanya transparansi dari pusat ke daerah. Sedangkan mengenai APBN, ini perlu kesamaan persepsi semua pihak di Riau dengan legislatif asal Riau di DPR RI,"ungkap Rusli Effendi usai menghadiri forum dialog publik yang ditaja oleh Dikominfo-PDE Riau, Rabu (21/10/09) di Pekanbaru.
Anggota DPRD Riau Rusli Effendi menilai, dana perimbangan seperti DBH Migas Riau selama ini prosesnya selalu langsung diberikan ke pemerintah pusat dan baru diberikan sekitar 15 persen kepada Riau. Sedangkan Riau menginginkan adanya perubahan sistim ini dimana hasil migas harus diberikan kepada Riau terlebih dahulu dan setelah pemotongan persentasenya baru diberikan kepada pemerintah pusat.
"Peraturan dan perundangan yang dibutuhkan saat ini adalah yang pro terhadap daerah otonom. Hal ini perlu transparansi pemerintah, khususnya tentang DBH yang selama ini tidak diketahui oleh Riau nominalnya sebagai daerah penghasil Migas,"ungkap Rusli Effendi.(Surya)
DPR Riau Desak Transparansi DBH
Kiki
Rabu, 21 Oktober 2009 - 07:18:36 WIB
Pilihan Redaksi
IndexKompolnas dan Ketua KI Pusat Sepakat Dorong Kepolisian Kelola Informasi di PPID
Wiwik Widaningsih dan Pengurus PWI Siak Periode 2023-2026 Resmi Dilantik
Topaz: Benih Sawit Unggul dari Asian Agri untuk Produktivitas Tinggi
Tulis Komentar
IndexBerita Lainnya
Index Politik
PWI Pokja Pekanbaru Beri Pelatihan Jurnalistik Dasar Kepada Siswa SMA Negeri 10
Kamis, 01 Desember 2022 - 16:43:12 Wib Politik
Mappilu PWI Riau Ikuti Raker Pemantau Pemilu, Rusidi: Bawaslu Tidak Bisa Kerja Sendiri
Senin, 01 April 2019 - 07:05:38 Wib Politik
Sosialisasikan Pilgubri 2018 KPU Riau Undang 45 Anggota PWI Riau
Ahad, 10 Juni 2018 - 15:35:16 Wib Politik