DESAK GM PLN RIAU DAN MANAGER PLN PEKANBARU DIPECAT DPRD Kota Pekanbaru Temui Dirut PLN di Jakarta

“PT PLN hendaknya segera mengganti kedua pejabat tersebut dengan orang yang dapat mengerti tentang hubungan komunikasi dengan pemerintah daerah , konsumen dan mitra bisnis usaha, “ kata anggota DPRD kota Pekanbaru Muhammadun Royan saat membacakan rekomendasi DPRD kota Pekanbaru terhadap krisi listrik di kota Pekanbaru, kepada pejabat PT PLN Pusat di kawasan Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa (1/9). Demikian salah satu dari sembilan butir rekomendasi yang dikeluarkan Pansus DPRD kota Pekanbaru saat dibacakan Royan dihadapan Manajer Transmisi Luar Jawa dan Bali PT PLN Sahala Turnip, Manajer Pembangkit Luar Jawa dan Bali Untung Sugiarto serta Dadang Hidayat (manajer secretariat perusahaan) Muhammadun Royan didampingi oleh sejumlah anggota DPRD seperti M. Sabaruddi ST (F-PKS), Ferry Shandra Pardede (F-GK), Noviwaldi Tusman (FPD), Sahril (F-PG), Muhammad Navis (F-Bintang), Martius Busri (F-PAN) dan disaksikan oleh Yusrizal Andayani (PT Riau Power), Ericson Sidabutar serta Abdi (Dinas Pertambangan Energi Riau). Rekomendasi lainnya adalah agar pemerintah pusat sesegera mungkin menganggarkan pembangunan pembangkit listrik untuk mengatasi krisis listrik di Riau khususnya Pekanbaru. Menurut Muhammadun Royan, Wilayah Riau mengalami krisis listrik berkepanjangan sejak beberapa tahun terakhir. PLN pun tak punya pilihan lain selain melakukan pemadaman bergilir yang frekuensinya bisa empat kali sehari dan berdurasi hingga 12 jam. Sebagaimana butir rekomendasi, maka PLN wilayah Riau hendaknya memberikan kompensasi kepada konsumen terkait pemadaman yang berlangsung lebih dari 15 jam per hari dan mengakibatkan kerugian kepada masyarakat. Terkait hal itu, pemerintah pusat agar memasukkan program 10.000 MW sebagai bagian pembangunan kelistrikan 2 x 100 MW di PEkanbaru dan meminta pemerintah untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut. Royan menegaskan pihaknya terpaksa memberikan rekomendasi ke PT PLN Pusat karena ingin ada sesuatu yang diberikan oleh pusat. Sebab sebagai wakil rakyat, pihaknya telah melihat gejolak luar biasa di kalangan masyarakat yang bias menjadi akumulatif. “Harapan kami jangka pendek saja, sebagaimana disampaikan tokoh masyarakat di mass media, jangan ada pemadaman listrik di saat buka puasa dan sahur. Jika tidak, dikhawatirkan bisa menimbulkan masalah SARA, jika gejolak itu tak bias diatasi. Itu saja yang kami harapkan, “ ujarnya. Sewa Genset Ditegaskan Royan, pihaknya ingin PT PLN mempelajari Sembilan butir rekomendasi yang diberikan DPRD Pekanbaru secara seksama untuk secepatnya menuntaskan permasalahan krisis listrik di Riau, khususnya Pekanbaru. “Mohon dipelajari dengan seksama. Tak ada niat untuk mengancam, “ ujarnya. Untung mengakui pihaknya akan secepatnya membahas permasalahan krisis listrik yang terjadi di Riau. Dalam waktu dekat pihaknya akan memperbaiki mesin di Teluk Lembu, menambah suplly, kapasitor di Bangko. Untung mengakui PT PLN Pusat bersalah karena belum bias membenahi krisis listrik di daerah secara umum dan bukan hanya di Riau. Namun, pihaknya tidak menutup mata atas persoalan yang terjadi di Riau. “Kalau disalahkan terus, kami memang salah. Bukannya tak melihat permasalahan di Riau, tapi kami juga memiliki program banyak di Riau, tapi ada daya? Untuk operasional saja kami ngos-ngosan, kami memiliki keterbatasan dana. Kami minta difahami, bukan hanya di Riau terjadi persoalan listrik. DPRD Pekanbaru dalam rekomendasinya juga meminta Menkeu agar segera merealisasikan anggaran untuk penyewaan genset guna mengatasi krisis listrik di Riau sesuai surat Menteri ESDM No. 0779/MEM.L/2009 tangggal 11 Februari 2009. “Pemerintah pusat juga hendaknya memperhatikan dampak dari pemadaman yang terjadi dan memberikan solusi yang cepat sehingga mampu mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, “ ujarnya. Untung menambahkan salah satu solusi mengatasi masalah listrik di Riau adalah PLN Pusat berkordinasi dengan system Pusat PEnyaluran dan Pengaturan Beban (P3B) Sumatera untuk menambah pasokan ke Riau, baik Sumsel dan Sumut. Langkah lainnya adalah segera merealisasikan program 2x150 MW mulut tambang agar dilakukan konsorsium untuk bias dilakukan nego secara langsung dan program program 2x100MW Independent Power Plant (IPP) akan ditindaklanjuti ke Menko Perekonomian. Solusi lainnya adalah program sewa 30 MW setelah memperoleh pengarahan dari Meneg BUMN akan ditindaklanjuti dengan Pemprov Riau, PLN wilayah dan PLN pusat. Ditambahkan Untung selain Riau, provinsi lain yang telah menyampaikan rekomendasi atas permasalahan krisis listrik adalah provinsi Gorontalo dan Ambon.(ad/rls)