"Ada kalangan yang menilai kebijakan tersebut merupakan bentuk penzaliman terhadap PNS. Sebuah penilaian yang tidak melihat persoalan secara komprehensif (menyeluruh) dan holistic (utuh) serta tidak mengetahui kondisi keuangan saat terjadi pengurangan TPP tersebut," ungkap Bupati Kampar H Burhanuddin Husin saat memberikan pengarahan pada acara temu ramah Bupati dengan seluruh anggota Korpri se-Kecamatan Bangkinang Seberang yang dilaksanakan di GOR Ilham Kelurahan Pasir Sialang Kecamatan Bangkinang, Sabtu (12/02/2011) lalu.
Disebut Burhanuddin yang juga Penasehat Korpri Kabupaten Kampar ini, kebijakan tersebut terpaksa ditempuh karena APBD Kampar pada dua tahun anggaran tersebut mengalami defisit menyusul terjadinya resesi ekonomi global. Akibat krisis tersebut memicu terjadinya pengurangan sejumlah penerimaan seperti daerah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum. Sementara disisi lain jumlah pegawai terus bertambah.
" Pada 2007 dan 2008 kondisi keuangan Kabupaten Kampar memungkinkan untuk memberikan TPP sebesar Rp 1.500.000,00 untuk golongan III dan Rp 1.250.000,00 untuk golongan II karena ada silva sebesar Rp 900 Milyar yang berasal dari dua tahun sebelumnya. Akan tetapi pada 2009 APBD Kampar mengalami defisit yang akhirnya terjadinya pemotongan tersebut. Bukan hanya itu, Pemerintah juga memangkas seluruh belanja Satker termasuk di Sekretariat Dewan bahkan Kepala Daerah sekalipun.
Pemotongan ini juga bertujuan untuk melanjutkan kegiatan pembangunan karena jika dipaksakan dibayar seratus persen menyebabkan belanja pembangunan menjadi nol. Artinya insfratruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, sekolah dan prasarana umum lainnya tidak ada. Saya berfikir dana yang kita miliki harus dirasakan oleh semua semua pihak termasuk masyarakat yang sangat membutuhkan pembangunan,” terang Burhanuddin.
Ditambahkan Burhanuddin, Pemberian TPP untuk PNS di Kabupaten lain di Propinsi Riau tidak sama. Namun TPP PNS dilingkup Pemkab Kampar tergolong cukup besar bahkan jika dibandingkan dengan Propinsi-propinsi lain di Indonesia. Yang lebih parah lagi, malah ada Propinsi atau kabupaten lain yang tidak memberikan TPP sama sekali buat PNS nya akibat dana yang minim.
" TPP merupakan kebijakan lokal yang sangat berkaitan pada kondisi keuangan daerah. Bahkan kita senantiasa selalu berupaya membuat kebijakan yang berusaha memberikan perhatian yang lebih kepada PNS," ujar Bupati Kampar.
Terkait dikembalikannya TPP pada posisi semula sejak Oktober 2010 lalu disebutkan Bupati, karena kondisi keuangan yang semakin baik dan ini tidak ada kaitannya dengan agenda politik 2011 yakni Pemilihan Umum Kepala Daerah.
" Janganlah ini selalu saja dikait-kaitkan dengan semakin dekatnya Pemilukada Kabupaten Kampar. Karena semua ini tergantung kondisi keuangan daerah. Pemotongan ini saya pertanggung jawabkan dunia dan akhirat. Masalah Pemilukada semuanya sudah dalam genggaman Allah SWT. Tidak ada kaitannya. Dan isu ini terus saja digelindingkan oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan kebijakan yang dilakukannya," sebut Burhanuddin. (arief)