JAKARTA (RiauInfo) – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut diumumkan Kepala BGN Sudaryono pada Kamis, 10 September 2026, setelah dilakukan pemutakhiran data sasaran penerima MBG.
Sekolah yang dikeluarkan dari daftar penerima MBG mayoritas merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah mandiri secara finansial. Sekolah yang tidak bergantung pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga termasuk dalam sasaran pemutakhiran tersebut.
Sudaryono menjelaskan, keputusan tersebut merupakan bagian dari pembaruan data penerima manfaat agar pelaksanaan MBG dapat diarahkan kepada satuan pendidikan yang lebih membutuhkan dukungan program pemerintah.
“Saya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional hari ini telah mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan atau sekolah dari daftar penerima manfaat Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia,” kata Sudaryono.
340 Ribu Sekolah Sudah Terlayani
Pemutakhiran sasaran MBG dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag). Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia, termasuk sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari total tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program tersebut dan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
Sudaryono menyebut BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan akan melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
“Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG,” papar Sudaryono.
Wilayah 3T Menjadi Prioritas
BGN menyatakan perluasan MBG akan memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah 3T, yaitu Terdepan, Terluar, dan Tertinggal. Prioritas juga diberikan kepada wilayah dengan tingkat stunting tinggi dan sangat tinggi.
Maluku dan Papua menjadi contoh wilayah yang mendapat perhatian dalam perluasan layanan. Berdasarkan keterangan Sudaryono, sekitar 15.000 sekolah di kedua wilayah tersebut belum terakses program MBG.
Prioritas tersebut menunjukkan bahwa pemutakhiran penerima MBG tidak hanya didasarkan pada jumlah sekolah yang harus dilayani. Kondisi wilayah dan tingkat kebutuhan masyarakat juga menjadi pertimbangan dalam menentukan tahapan perluasan program.
BGN selanjutnya akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dan terukur. SPPG merupakan unit pelayanan yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat MBG.
Sudaryono mengatakan pembukaan SPPG akan diarahkan ke lokasi-lokasi yang menjadi prioritas. Pelaksanaan secara bertahap dimaksudkan agar perluasan layanan dapat berlangsung dengan memperhatikan aspek keamanan, efisiensi, dan ketepatan sasaran.
“Kami akan segera membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tempat-tempat prioritas tadi, secara bertahap dan terukur,” jelas Sudaryono.
Pemutakhiran Data Menjadi Dasar Perluasan
Pemutakhiran data penerima manfaat menjadi salah satu dasar BGN dalam mengatur perluasan MBG. Data yang lebih menyeluruh memungkinkan pemerintah memetakan satuan pendidikan yang sudah menerima layanan dan sekolah yang masih menunggu pelaksanaan program.
Dengan lebih dari 580.000 satuan pendidikan yang terdata dan sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima MBG, perluasan program akan dilakukan secara bertahap. BGN menyatakan setiap permohonan dari sekolah yang belum terlayani akan ditindaklanjuti melalui investigasi dan pemetaan.
Kebijakan mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan sekaligus mengarahkan prioritas ke wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi menjadi bagian dari penataan sasaran MBG. BGN menempatkan ketepatan sasaran sebagai pertimbangan dalam melanjutkan perluasan layanan.
Tahapan berikutnya adalah pengembangan SPPG di wilayah prioritas secara bertahap dan terukur. Dengan pendekatan tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan MBG dapat terus diperluas berdasarkan kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.