JAKARTA (RiauInfo) – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meminta pemerintah menerapkan mandatori biodiesel B50 pada 2027 secara fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi pasokan kelapa sawit nasional. Permintaan ini disampaikan karena produksi tandan buah segar (TBS) berpotensi tertekan kondisi iklim, sementara kebutuhan crude palm oil (CPO) untuk biodiesel terus meningkat.
GAPKI menilai ketersediaan bahan baku menjadi faktor penting dalam penerapan kebijakan biodiesel. Peningkatan mandatori biodiesel akan meningkatkan kebutuhan CPO di dalam negeri dan berpotensi mengurangi volume CPO yang tersedia untuk pasar ekspor.
Persoalan pasokan menjadi semakin penting karena kondisi iklim dapat memengaruhi produktivitas perkebunan sawit. Penurunan produksi TBS pada akhirnya dapat berdampak terhadap ketersediaan CPO sebagai bahan baku biodiesel.
Produksi Sawit Menjadi Perhatian
Sekretaris Jenderal GAPKI Hadi Sugeng menyampaikan bahwa kondisi cuaca kering menjadi salah satu tantangan bagi produksi sawit. Cuaca kering berkepanjangan dapat mengganggu kegiatan pemeliharaan perkebunan, termasuk pemupukan tanaman.
"Karena cuaca kering, banyak perusahaan menghentikan pemupukan. Jika pupuk tetap diberikan, pemupukan tersebut akan sia-sia karena pupuk dapat menguap," kata Hadi Sugeng.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan mandatori B50 tidak hanya bergantung pada kebijakan pencampuran biodiesel, tetapi juga pada kemampuan industri menyediakan bahan baku secara berkelanjutan.
GAPKI memperkirakan produksi sawit Indonesia pada 2026 sekitar 58,5 juta ton untuk minyak sawit, termasuk crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO). Angka tersebut lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sekitar 58,8 juta ton karena kondisi cuaca kering memengaruhi pematangan buah.
Untuk 2027, produksi sawit Indonesia diperkirakan turun 2,9 persen menjadi sekitar 56,8 juta ton. Proyeksi tersebut menunjukkan bahwa pasokan bahan baku perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan kebijakan biodiesel.
Kebutuhan CPO untuk B50 Meningkat
Mandatori B50 akan meningkatkan penggunaan biodiesel berbasis sawit dalam campuran bahan bakar solar. Peningkatan penggunaan biodiesel tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan CPO di pasar domestik.
GAPKI memperkirakan kebutuhan CPO untuk program B50 pada 2027 dapat mencapai sekitar 16–17 juta ton. Besarnya kebutuhan tersebut berpotensi memberikan tekanan terhadap volume CPO yang dapat dialokasikan untuk ekspor.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan bahan baku CPO untuk implementasi B50 pada periode Juli hingga Desember 2026 diperkirakan sekitar 1,74 juta ton. Untuk implementasi sepanjang 2027, kebutuhan bahan baku diperkirakan sekitar 3,5 juta ton berdasarkan perhitungan yang disampaikan pada saat itu.
"Profit tetap diperlukan agar perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan," kata Eddy Martono.
Peningkatan kebutuhan CPO untuk biodiesel membuat pemerintah dan industri perlu memperhitungkan keseimbangan antara kebutuhan energi domestik dan kebutuhan sektor lainnya. CPO juga dibutuhkan untuk pangan, oleokimia, serta memenuhi permintaan pasar ekspor.
Ekspor CPO Berpotensi Terpengaruh
Penyerapan CPO dalam jumlah lebih besar untuk biodiesel dapat mengurangi volume yang tersedia untuk ekspor. Dampak tersebut akan semakin besar apabila produksi sawit nasional mengalami tekanan akibat kondisi iklim.
Kondisi pasokan menjadi faktor penting karena produksi sawit tidak hanya ditentukan oleh luas perkebunan, tetapi juga produktivitas tanaman dan kondisi cuaca. Tanaman sawit membutuhkan pemeliharaan yang konsisten agar mampu menghasilkan TBS secara optimal.
GAPKI mendorong agar implementasi mandatori biodiesel mempertimbangkan kondisi pasokan aktual. Fleksibilitas diperlukan agar kebijakan biodiesel dapat menyesuaikan dengan ketersediaan CPO tanpa mengabaikan kebutuhan sektor pangan, industri, dan ekspor.
Keseimbangan pasokan dan kebutuhan menjadi semakin penting ketika kebijakan biodiesel terus meningkatkan penyerapan CPO domestik. Pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi produksi sawit sebelum menentukan tingkat penyerapan bahan baku biodiesel.
Dalam jangka panjang, peningkatan produktivitas menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kecukupan pasokan. Peremajaan tanaman sawit juga dapat berkontribusi terhadap peningkatan produksi ketika tanaman hasil peremajaan memasuki fase menghasilkan.
Namun, peningkatan produksi melalui peremajaan membutuhkan waktu. Karena itu, kondisi pasokan dalam jangka pendek tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan dalam penerapan kebijakan biodiesel 2027.
Mandatori B50 pada akhirnya menghadapkan Indonesia pada kebutuhan menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dan keberlanjutan industri sawit. Peningkatan penggunaan biodiesel perlu berjalan seiring dengan kemampuan industri menyediakan CPO secara berkelanjutan.
GAPKI menilai fleksibilitas implementasi menjadi penting agar kebijakan biodiesel dapat merespons perubahan kondisi pasokan. Dengan mempertimbangkan produksi aktual, kondisi iklim, dan kebutuhan CPO domestik, implementasi B50 diharapkan tetap mendukung tujuan energi nasional tanpa mengganggu keseimbangan industri sawit.
Ke depan, perkembangan produksi TBS, ketersediaan CPO, kebutuhan biodiesel, serta volume ekspor akan menjadi faktor penting dalam melihat dampak penerapan mandatori B50. Ketersediaan bahan baku tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan program biodiesel berjalan berkelanjutan.