JAKARTA (RiauInfo) – Badan Gizi Nasional (BGN) resmi mengumumkan langkah strategis baru yang berfokus pada efisiensi anggaran negara demi memaksimalkan capaian Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar lebih tepat sasaran. Kebijakan tersebut diambil menyusul dilakukannya konsolidasi internal perdana oleh jajaran pimpinan baru lembaga tersebut dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor BGN, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Pimpinan baru BGN menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap tata kelola dan penggunaan keuangan negara. Langkah penataan ulang organisasi ini diambil guna memastikan setiap rupiah anggaran negara yang alokasikan dapat berdampak langsung pada peningkatan gizi masyarakat secara optimal.
Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengungkapkan bahwa fokus utama manajemen BGN saat ini adalah melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang tanpa harus mengurangi sasaran jumlah penerima manfaat yang membutuhkan intervensi gizi.
Pengenalan Jajaran Pimpinan Baru
Konsolidasi internal ini dipimpin langsung oleh jajaran manajemen baru yang memiliki latar belakang kuat di bidangnya masing-masing. Nanik S Deyang yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN kini telah dipercaya memimpin lembaga ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik didampingi oleh Agustina Arum Sari selaku Wakil Kepala BGN. Agustina merupakan mantan Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki rekam jejak selama 34 tahun di bidang audit dan pengawasan keuangan negara, yang secara khusus ditugaskan oleh Presiden untuk mengawasi tata kelola internal BGN secara super ketat.
Selain itu, posisi Wakil Kepala BGN juga diisi oleh Mayjen TNI Trenggono. Sebagai perwira TNI aktif yang ditunjuk masuk ke dalam jajaran birokrasi sipil, Trenggono dilaporkan telah mengajukan proses pengunduran diri serta administrasi pensiunnya sejak sehari sebelum koordinasi dimulai agar bisa fokus menjalankan tugas barunya di BGN.
**Langkah Konkret Efisiensi**
Guna merealisasikan target efisiensi anggaran tersebut, Kepala BGN memaparkan empat langkah konkret yang akan segera dilaksanakan oleh pihak lembaga. Langkah pertama yang diambil adalah melakukan kebijakan *refocusing* atau penataan ulang basis data penerima manfaat program agar penyaluran bantuan makanan bergizi menjadi lebih tepat guna.
Langkah kedua adalah memberlakukan moratorium atau penghentian sementara pendaftaran dan pembangunan unit dapur baru di seluruh wilayah Indonesia. BGN mencatat saat ini sudah ada sekitar 27.000 lebih unit dapur yang telah beroperasi, sehingga manajemen memilih untuk menghentikan penambahan operasional guna melakukan penataan tata ruang yang ideal.
Kebijakan ketiga yang beriringan dengan moratorium tersebut adalah pembenahan standardisasi dapur yang sudah berdiri. Pembenahan ini meliputi evaluasi kualitas makanan, pemenuhan standar kesehatan, serta pelaksanaan pelatihan intensif bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola unit pelayanan gizi tersebut.
**Prioritas Daerah Terluar**
Adapun langkah konkret keempat yang menjadi atensi utama pimpinan adalah merealisasikan program makan bergizi gratis di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pihak BGN menilai penumpukan operasional dapur selama ini masih terpusat di kawasan aglomerasi, sementara wilayah pelosok belum sepenuhnya tersentuh.
Untuk membiayai program di daerah 3T tersebut, BGN menyiapkan beberapa skema alternatif di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan alternatif itu direncanakan bersumber dari dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan swasta, investasi pengusaha lokal, serta pemanfaatan dana hibah dari lembaga atau negara lain.
Selain alternatif pendanaan, BGN juga tidak akan memaksakan pembangunan gedung dapur baru di wilayah pelosok yang jumlah siswanya sangat sedikit. Pihak lembaga akan memberdayakan fasilitas lokal yang sudah ada, seperti mengoptimalkan peran kantin sekolah maupun memanfaatkan dapur umum milik komunitas warga setempat.
Fokus Kualitas dan Kelompok B
Dengan adanya perubahan kebijakan efisiensi ini, BGN secara resmi mengubah arah target performa lembaga untuk tahun anggaran 2026. Pihak manajemen menegaskan tidak lagi mengejar target kuantitas berupa pemenuhan fisik kepada 82,6 juta penerima manfaat, melainkan bergeser pada penguatan kualitas makanan dan dampak kesehatannya.
Intervensi pemenuhan gizi ke depan akan difokuskan secara masif kepada kelompok rentan yang disebut sebagai 3B, yakni Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita. Manajemen menilai bahwa kelompok 3B tersebut berada dalam periode emas pertumbuhan manusia yang harus diintervensi sejak bulan pertama kandungan demi mencegah masalah sunting.
Sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, Wakil Kepala BGN Agustina Arum Sari berjanji akan membangun sistem informasi tata kelola data yang terintegrasi secara digital guna menutup celah kebocoran anggaran. BGN juga berkomitmen menjaga transparansi publik dengan mengadakan konferensi pers secara rutin setiap satu atau dua minggu sekali untuk menyampaikan perkembangan program kepada insan wartawan.