JAKARTA (RiauInfo) – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama otoritas moneter, fiskal, dan pemerintah sepakat mempererat sinergi guna memperkuat stabilitas nilai tukar Rupiah serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kesepakatan strategis ini diambil dalam pertemuan evaluasi perkembangan ekonomi makro yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (6/6/2026) pagi.
Pertemuan koordinasi intensif tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Evaluasi berkala ini sengaja dilakukan sebagai respons cepat para pemangku kepentingan dalam menyikapi dinamika perekonomian global terkini yang berdampak langsung pada penguatan mata uang domestik dan sektor riil masyarakat.
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa lembaga legislatif sengaja mengumpulkan jajaran otoritas moneter, kebijakan fiskal, dan perwakilan pemerintah untuk menyelaraskan langkah. Koordinasi ini menjadi krusial agar instrumen fiskal yang dikelola pemerintah dan instrumen moneter dari bank sentral dapat berjalan seirama demi kesejahteraan masyarakat.
Menurut Dasco, hasil dari pertemuan yang berlangsung secara tertutup di akhir pekan tersebut berhasil merumuskan sejumlah poin kesepakatan penting. Formulasi kebijakan baru ini nantinya akan dieksekusi oleh masing-masing lembaga terkait sesuai dengan kewenangan konstitusional yang mereka miliki.
Dua Strategi Utama Stabilisasi Rupiah
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa hubungan kerja sama antara fiskal dan moneter di Indonesia sejatinya telah terjalin sangat erat. Fokus utama bank sentral saat ini adalah memastikan seluruh kebijakan moneter yang diambil dapat saling memperkuat dengan kebijakan fiskal pemerintah.
Untuk menahan laju pelemahan nilai tukar Rupiah, Perry memaparkan ada dua strategi utama yang disepakati. Langkah pertama adalah meningkatkan daya tarik imbal hasil atau indeks portofolio investasi di dalam negeri guna memicu kembalinya aliran modal asing masuk (inflow) ke pasar keuangan domestik.
Perry mengakui, tren kenaikan suku bunga di luar negeri belakangan ini sempat memicu terjadinya aliran modal keluar (*outflow*) pada instrumen saham maupun Surat Berharga Negara (SBN). Oleh karena itu, BI dan Kementerian Keuangan sepakat mendesain imbal hasil yang lebih kompetitif guna menarik minat para investor global.
Langkah kedua yang diambil adalah menjaga kecukupan likuiditas, baik di pasar uang maupun di sektor perbankan nasional. Sesuai kesepakatan, pengelolaan kas negara akan tetap ditempatkan di Bank Indonesia, namun dengan skema peningkatan remunerasi atau suku bunga yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah.
Dampak Positif Bagi Pedagang Kecil
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan bahwa indikator fundamental ekonomi dan kondisi fiskal Indonesia dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini berada dalam kondisi yang amat baik. Pemerintah akan fokus mengawal agar kebijakan fiskal berjalan optimal.
Menkeu Purbaya menambahkan, sinkronisasi kebijakan ini diharapkan segera memulihkan kepercayaan pasar secara signifikan. Penguatan nilai tukar Rupiah diprioritaskan untuk memberikan dampak psikologis yang positif, terutama bagi para pelaku usaha mikro di tengah masyarakat.
Purbaya menyoroti kondisi para perajin dan pedagang tahu-tempe yang belakangan ini mengeluhkan penurunan keuntungan akibat melonjaknya harga bahan baku kedelai yang masih bergantung pada jalur impor. Cost of production yang tinggi terpaksa membuat sebagian pedagang menaikkan harga jual di tingkat konsumen.
Melalui sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang semakin sinkron ini, pemerintah optimistis pergerakan Rupiah ke depan akan jauh lebih stabil. Kondisi ini diharapkan mampu meringankan beban hidup para ibu rumah tangga serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tingkat mikro.
Dorong Percepatan Sektor Riil
Perwakilan pemerintah, Prasetyo Hadi, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan DPR RI yang telah menginisiasi dan memfasilitasi pertemuan penting ini. Kehadiran perwakilan pemerintah ini sekaligus untuk mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang sedang berada di luar negeri.
Prasetyo menilai pertemuan ini memberikan sinyal positif bagi pasar mengenai kekompakan para pengambil kebijakan di Indonesia. Selain menjaga sektor makro, pemerintah berkomitmen mempercepat program sektor riil seperti ketahanan pangan, energi, perikanan, serta hilirisasi industri untuk memperkuat ekonomi nasional.
Di sela-sela konferensi pers, wartawan sempat mempertanyakan status hukum dua wakil menteri, yakni Wamenaker dan Wamen Imipas. Menanggapi hal tersebut, Prasetyo menegaskan belum ada rencana pengosongan atau penggantian jabatan, karena seluruh roda organisasi dan tugas kementerian tetap berjalan normal di bawah kendali menteri masing-masing.
