SERANG (RiauInfo) – Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, dijadwalkan hadir sebagai pembicara utama dalam acara Dialog Kebudayaan Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat yang akan diselenggarakan di Serang, Banten, Minggu (8/2/2026). Kehadiran Menteri dalam agenda ini mengusung misi besar dengan tema strategis, yaitu “Membangun Kebudayaan dari Pinggir (Daerah)”.
Kepastian kehadiran tersebut disampaikan langsung oleh Fadli Zon saat menerima audiensi dari jajaran pengurus PWI Pusat di ruang kerja Menteri Kebudayaan, Jumat (6/2/2026) sore. Pertemuan ini dihadiri oleh Direktur AK PWI Pusat Yusuf Susilo Hartono, anggota Dewan Juri Nungki Kusumastuti, serta Tim Pokja, yang mewakili Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir.
Dalam pertemuan tersebut, Fadli Zon menekankan bahwa penguatan identitas bangsa harus dimulai dari akar rumput di daerah-daerah. Ia memandang bahwa kebudayaan adalah aset nasional yang bersifat berkelanjutan dan tidak akan pernah tergerus oleh waktu jika dikelola dengan serius oleh pemerintah dan masyarakat.
"Nikel, batubara, dan kekayaan alam lainnya suatu saat akan habis, namun kebudayaan adalah harta bangsa yang tidak bakal habis," tandas Fadli Zon di hadapan delegasi PWI Pusat. Pernyataan ini menegaskan komitmen kementeriannya untuk menjadikan budaya sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Apresiasi untuk Pemimpin Daerah Peduli Budaya
Menteri Kebudayaan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada 10 Bupati dan Wali Kota penerima trofi AK PWI 2026. Menurutnya, para kepala daerah ini telah menunjukkan dedikasi nyata dalam menghidupkan ekosistem seni dan tradisi di wilayah masing-masing di tengah arus modernisasi.
Fadli berpendapat bahwa keberlangsungan ruang kebudayaan di suatu daerah sangat bergantung pada visi dan keberpihakan pemimpinnya. Peran seorang kepala daerah dianggap sangat menentukan apakah agenda kebudayaan mendapatkan porsi anggaran dan perhatian yang layak atau justru terabaikan.
Direktur AK PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa 10 kepala daerah terpilih tersebut telah melalui proses seleksi yang ketat. Mereka tidak hanya mengirimkan proposal tertulis, tetapi juga wajib mempresentasikan visi-misi serta langkah konkret mereka di hadapan dewan juri profesional.
"Dewan Juri PWI Pusat memberikan penilaian berdasarkan pembuktian nyata di lapangan. Saat presentasi, terungkap bagaimana perjuangan mereka menghadapi berbagai dinamika dan permasalahan kebudayaan di daerah masing-masing," ungkap Yusuf merinci proses penilaian tersebut.
Tantangan Tenun hingga Kelestarian Rumah Adat
Beberapa contoh konkret yang mencuat adalah perjuangan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang fokus menyelamatkan tradisi tenun. Ia menaruh perhatian khusus pada regenerasi penenun Sarung Samarinda yang jumlahnya kian menyusut dengan melakukan intervensi langsung melalui pengembangan Kampung Tenun.
Kisah lain datang dari Bupati Manggarai, Hery Nabit, yang sukses melestarikan rumah adat Mbaru Gendang. Sepanjang tahun 2025, tercatat sebanyak 92 rumah adat berhasil dibangun melalui skema pembiayaan kolaboratif, di mana pemerintah menyiapkan separuh anggaran dan sisanya berasal dari swadaya masyarakat.
Sementara itu, di Temanggung, Bupati Agus Setyawan menunjukkan kedekatan emosional dengan tradisi Kuda Lumping. Tidak hanya sekadar memberikan kebijakan, sang Bupati bahkan turut serta menari dan aktif melakukan kaderisasi untuk memastikan keterlibatan generasi muda dalam kesenian rakyat tersebut.
Sinergi Media dan Kompetensi Wartawan Budaya
Menanggapi berbagai capaian daerah tersebut, Fadli Zon mendorong wartawan, khususnya wartawan budaya, untuk lebih aktif meliput dan mempromosikan kekayaan lokal. Ia menilai media massa memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga semangat pelestarian budaya tetap menyala di ruang publik.
Sebagai langkah nyata, Menteri Kebudayaan menyepakati usulan pelatihan penulisan bidang seni budaya yang mencakup Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK). Program ini direncanakan akan digelar secara hibrida agar dapat menjangkau wartawan di seluruh pelosok Indonesia guna meningkatkan kompetensi jurnalisme kebudayaan.
Menutup pertemuan, Yusuf Susilo Hartono menyambut baik rencana tersebut dan mengingatkan bahwa kerja sama antara pemerintah dan PWI dalam mencetak jurnalis budaya bukanlah hal baru. Ia berharap Sekolah Jurnalisme Kebudayaan yang pernah berjalan dapat dihidupkan kembali demi memperkuat literasi budaya di tanah air.
