JAKARTA (RiauInfo) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri) H Arsyadjuliandi Rachman ikut hadir dalam rapat tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dipimpin Wakil Presiden (Wapres) Boediono di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (12/6).
Hadir dalam rapat tersebut, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Kepala Badan Pengelola REDD Heru Prasetyo, Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto, Jaksa Agung Basrief Arief, Wakapolri Badrodin Haiti, Wamen Pertanian Rusman Heriawan, Kapolda Riau Condro Kirono, Wagub Jambi, Wagub Sumatera Selatan dan perwakilan dari Pemprov Kaltim, Aceh, Sumut serta Kalbar. Wagubri Arsyadjuliandi Rachman usai rapat saat diwawancara wartawan mengatakan bahwa dirinya optimis penanggulangan karhutla tahun ini lebih baik.
“Kita harapkan lebih baik, lebih terkoordinasi dari pusat sampai ke daerah,” ujarnya, optimis. Wagubri juga mengatakan, dengan digelarnya rapat ini, daerah seperti Riau yang rawan karhutla dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang lebih baik lagi dengan instansi terkait di pusat. “Kalau terjadi kebakaran hutan, kita mau koordinasi ke pusat, kemana harus koordinasi kita sudah tahu.
Mudah-mudahan kita lebih siap,” kata pria yang akrab disapa Andi itu. Untuk Riau sendiri, ulasnya, Pemprov Riau sudah membentuk satgas guna mengantisipasi dan menanggulangi bila terjadi karhutla. Satgas ini secara rutin berpatroli di setiap kabupaten/kota di Riau. Satgas ini juga bertugas melakukan sosialisasi tentang karhutla dan tentu saja melakukan pemadaman bila terjadi karhutla. Personil satgas ini terdiri dari TNI (1096 personil), Manggala Agni (125 orang), TRC BPBD Riau (100 orang), TRC BPBD dan Damkar Kabupaten/Kota (280 orang), Satpol PP Provinsi (100 orang) dan Resimen Mahasiswa (50 orang).
BNPB juga menyediakan sekitar 3 pesawat untuk melakukan water bombing bila diperlukan dengan dibantu oleh beberapa perusahaan di Riau. “Ini semua kita persiapkan untuk menghadapi musim kemarau ke depan,” tambah Andi lagi. Selain melakukan sosialisasi tentang karhutla ke berbagai kabupaten/kota se-Riau, Gubernur Riau juga sudah mengeluarkan Instruksi Gubernur Riau tentang Pembuatan Bak Penampung Air dan Embung di Kabupaten/Kota se-Riau. Ini untuk mengantisipasi bila terjadi karhutla tidak kesulitan air untuk memadamkannya.
Bagaimana dengan pelanggaran hukum? Menurut Wagubri, itu menjadi tanggungjawab Satgas Gakkum. Personil Satgas Gakkum terdiri pihak kepolisian, kejaksaan, TNI dan PPNS. Mereka akan menindak tegas setiap pelanggaran yang terjadi terkait kasus karhutla. (rls)
.jpg)
