PEKANBARU (RiauInfo) – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Dr. Syahrul Aidi Maazat, Lc., M.A. mendorong Pemerintah Provinsi Riau memperkuat kerja sama dengan Jepang di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, dan investasi.
Dorongan tersebut disampaikan Syahrul Aidi dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) dan Kedutaan Besar Jepang di Jakarta, Selasa (15/9/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu, Sekretaris Daerah (Sekda) Riau Syahrial Abdi, serta perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.
Kerja sama Riau-Jepang diarahkan untuk meningkatkan kesiapan generasi muda Riau menghadapi kebutuhan pasar kerja Jepang. Salah satu langkah yang didorong adalah memperkuat pembelajaran Bahasa Jepang bagi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sejak bangku sekolah.
Pendidikan Bahasa Jepang Disiapkan Sejak SMA dan SMK
Syahrul Aidi menilai pembelajaran Bahasa Jepang sejak dini dapat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan lulusan Riau yang ingin mengikuti program magang maupun bekerja di Jepang.
Kemampuan bahasa dinilai perlu berjalan bersama dengan penguatan kompetensi kerja. Dengan persiapan yang dilakukan sejak sekolah, siswa dapat dipetakan berdasarkan potensi dan minat untuk mengikuti pendidikan, program magang, atau memasuki dunia kerja di Jepang.
Selain pendidikan, Syahrul Aidi mengusulkan penjajakan kerja sama antara Pemprov Riau dan pihak Jepang untuk membuka akses program magang dan penempatan tenaga kerja asal Riau.
“Kerja sama ini diharapkan tidak berhenti pada pertemuan, tetapi dapat ditindaklanjuti dalam bentuk program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Riau,” terang Syahrul Aidi.
Peluang Penempatan Tenaga Kerja Riau
Direktur Politik Kedutaan Besar Jepang Tanaka Motoyasu menyampaikan bahwa Jepang saat ini membutuhkan tenaga kerja asing dalam jumlah besar. Kebutuhan tenaga kerja Indonesia di Jepang disebut mencapai sekitar 260 ribu orang per tahun.
Kondisi tersebut membuka peluang bagi tenaga kerja Indonesia, termasuk tenaga kerja asal Riau, untuk memperoleh kesempatan bekerja di Jepang. Peluang itu membutuhkan dukungan pendidikan bahasa, pelatihan kerja, serta mekanisme penempatan yang sesuai.
Tanaka juga menyebut Provinsi Lampung sebagai salah satu contoh daerah yang aktif mendorong pembelajaran Bahasa Jepang. Upaya tersebut disebut berhasil meningkatkan pengiriman tenaga kerja dari Lampung ke Jepang.
Pengalaman Lampung menjadi salah satu gambaran yang dapat menjadi referensi bagi Riau dalam mengembangkan program serupa. Riau perlu menyiapkan ekosistem pendidikan dan pelatihan agar calon tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan di Jepang.
Riau Perlu Tambah Lembaga Pelatihan Kerja
Salah satu tantangan yang dihadapi Riau adalah keterbatasan jumlah Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). Ketersediaan LPK menjadi penting karena calon tenaga kerja membutuhkan pelatihan sebelum mengikuti program magang atau penempatan kerja ke Jepang.
Penguatan dan penambahan LPK diperlukan agar calon tenaga kerja Riau dapat memperoleh pelatihan di daerah sendiri. Dengan demikian, calon pekerja tidak harus keluar Riau hanya untuk mendapatkan pelatihan yang dibutuhkan.
Syahrul Aidi juga membuka peluang penggunaan skema Business to Business (B2B) apabila mekanisme Government to Government (G2G) belum dapat dilakukan secara langsung. Skema B2B dapat melibatkan perusahaan atau lembaga swasta yang memiliki kompetensi dalam pendidikan, pelatihan, maupun penempatan tenaga kerja.
Jepang Ditawari Investasi Hilirisasi Kelapa
Selain pendidikan dan ketenagakerjaan, pertemuan BKSAP DPR RI dengan Pemprov Riau dan Kedutaan Besar Jepang juga membahas peluang investasi Jepang di Riau.
Syahrul Aidi menawarkan peluang investasi pada sektor hilirisasi kelapa. Riau dinilai memiliki potensi sebagai salah satu sentra kelapa di Indonesia sehingga kerja sama dengan perusahaan Jepang dapat diarahkan pada peningkatan nilai tambah komoditas tersebut.
Pemanfaatan teknologi Jepang dapat diarahkan untuk mengolah kelapa beserta produk sampingannya, termasuk sabut dan tempurung, menjadi produk bernilai tambah. Hilirisasi tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperluas pemanfaatan komoditas kelapa.
Pemprov Riau Mulai Siapkan Program dengan Japan Foundation
Pemprov Riau menyampaikan bahwa persiapan pembelajaran Bahasa Jepang telah mulai dilakukan melalui kerja sama dengan Japan Foundation. Program tersebut dirancang secara bertahap mulai dari kelas X SMA hingga kelas XII.
Program pembelajaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Jepang siswa. Pemprov Riau juga akan melakukan pemetaan terhadap siswa yang berpotensi mengikuti pendidikan, magang, maupun bekerja di Jepang.
Pertemuan pada 15 September 2026 tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan potensi Riau dengan kebutuhan Jepang. Tindak lanjut diharapkan mencakup penguatan pembelajaran Bahasa Jepang, peningkatan kapasitas LPK, penyiapan tenaga kerja, serta penjajakan investasi perusahaan Jepang di sektor hilirisasi kelapa.
Dengan penguatan kerja sama pada tiga bidang tersebut, Riau memiliki sejumlah jalur yang dapat dikembangkan bersama pihak Jepang, mulai dari peningkatan kompetensi generasi muda hingga pemanfaatan teknologi untuk pengembangan komoditas daerah.