RIAUINFO – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin didikte oleh kekuatan negara lain dan harus membangun kemandirian nasional. Pesan tersebut disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-18 di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu, 12 September 2026.
Pernyataan Prabowo tersebut bertemu dengan agenda yang disuarakan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Novyan Bakrie dalam BRICS Business Forum sehari sebelumnya. Anindya mendorong penguatan transaksi menggunakan mata uang lokal dan konektivitas sistem pembayaran lintas negara sebagai bagian dari penguatan kedaulatan finansial.
Dua pernyataan tersebut menunjukkan satu benang merah: Indonesia ingin memperbesar ruang kendali atas kepentingan ekonominya tanpa harus memutus hubungan dengan sistem ekonomi dan keuangan global. Dengan kata lain, arah kebijakan yang muncul di BRICS lebih tepat dibaca sebagai diversifikasi ketergantungan dan penguatan pilihan ekonomi, bukan keputusan untuk menutup diri.
Prabowo: Indonesia Tidak Ingin Didikte
Dalam pidatonya, Prabowo secara tegas mengaitkan ketangguhan nasional dengan kemampuan suatu negara menentukan kebijakannya sendiri. Presiden mengatakan Indonesia tidak ingin berada dalam posisi yang mudah ditekan atau diarahkan oleh kekuatan tertentu.
“Begitulah cara kita membangun bangsa yang tangguh dan benar-benar mandiri. Kami tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan mana pun. Kita harus tangguh agar benar-benar menjadi bangsa yang mandiri,” tegas Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Prabowo, kemandirian tersebut tidak hanya berkaitan dengan politik luar negeri. Fondasinya mencakup kemampuan memenuhi kebutuhan pangan, menjamin pasokan energi, mendidik generasi muda, serta membuka kesempatan masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan.
Prabowo juga menyoroti hubungan antara perdagangan, mata uang, dan kekuatan ekonomi global. Presiden menilai perdagangan dan mata uang tidak semestinya digunakan sebagai instrumen tekanan terhadap negara lain.
“Perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan senjata; keduanya harus lebih responsif terhadap kebutuhan negara-negara berkembang, termasuk dengan menyediakan akses yang lebih baik terhadap sumber daya,” kata Prabowo.
Pernyataan tersebut penting karena memperluas makna kedaulatan ekonomi. Kedaulatan tidak hanya berarti memiliki sumber daya domestik, tetapi juga memiliki pilihan dalam menentukan bagaimana perdagangan, pembayaran, pembiayaan, dan hubungan ekonomi internasional dijalankan.
Anindya Dorong Mata Uang Lokal
Sehari sebelum pidato Prabowo, Anindya Bakrie menyampaikan tiga prioritas untuk memperkuat perdagangan dan jasa antarnegara BRICS dalam BRICS Business Forum di New Delhi, Jumat, 11 September 2026.
Tiga prioritas tersebut adalah mempermudah kegiatan bisnis lintas batas, menghubungkan dan memperkuat sistem pembayaran antarnegara, serta meningkatkan investasi sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung perdagangan jasa.
Dalam konteks sistem pembayaran, Anindya secara khusus mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal apabila secara komersial memungkinkan. Langkah tersebut tetap harus disertai perlindungan data dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
“Kita perlu memperluas penggunaan pembayaran mata uang lokal di mana hal tersebut layak secara komersial, sembari tetap menerapkan langkah-langkah perlindungan data dan stabilitas keuangan,” papar Anindya Bakrie.
Anindya kemudian memberikan batas penting terhadap gagasan kedaulatan finansial. “Kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan,” tandas Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut.
Apakah Ini Berarti Indonesia Meninggalkan Dolar?
Jika dua pernyataan tersebut dibaca secara utuh, belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Indonesia sedang mengambil keputusan untuk meninggalkan dolar Amerika Serikat atau menghapus penggunaannya dalam perdagangan internasional.
Yang terlihat justru adalah upaya memperluas pilihan pembayaran. Penggunaan mata uang lokal memungkinkan transaksi tertentu dilakukan secara langsung menggunakan mata uang negara mitra, sehingga transaksi tidak selalu harus melalui dolar sebagai mata uang perantara.
Bank Indonesia sebelumnya juga telah mendorong penguatan Local Currency Transaction (LCT) di antara negara-negara BRICS. Dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral BRICS pada 9–10 September 2026 di Mumbai, Bank Indonesia menekankan penggunaan mata uang lokal dan konektivitas pembayaran lintas negara.
Bank Indonesia juga menyebut pembahasan dengan Reserve Bank of India mencakup percepatan kerja sama LCT Indonesia–India, Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA), serta konektivitas pembayaran melalui QR antarnegara.
Artinya, kebijakan tersebut memiliki dimensi praktis. Jika semakin banyak perdagangan Indonesia dengan mitra BRICS dapat diselesaikan menggunakan rupiah dan mata uang mitra, kebutuhan konversi melalui mata uang ketiga dapat berkurang pada transaksi-transaksi yang memenuhi syarat.
Bukan Anti-Dolar, tetapi Mengurangi Ketergantungan
Perbedaan antara de-dolarisasi dan diversifikasi mata uang menjadi penting dalam membaca pesan Indonesia di BRICS.
De-dolarisasi dalam pengertian luas dapat berarti upaya mengurangi peran dolar secara sistematis dalam perdagangan, pembayaran, pembiayaan, bahkan cadangan devisa. Sementara itu, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dapat berlangsung tanpa harus menghapus dolar dari sistem perdagangan internasional.
Posisi Anindya bahkan secara eksplisit menunjukkan pendekatan yang kedua. Pernyataan bahwa kedaulatan keuangan tidak harus berarti isolasi keuangan menunjukkan Indonesia tetap melihat keterhubungan dengan sistem finansial global sebagai sesuatu yang diperlukan.
Dengan demikian, pesan Prabowo dan Anindya dapat dibaca sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi melalui lebih banyak pilihan, bukan mengganti satu ketergantungan dengan ketergantungan baru.
Mengapa Mata Uang Menjadi Bagian dari Kedaulatan Ekonomi?
Ketika transaksi internasional menggunakan mata uang tertentu sebagai perantara, perubahan nilai tukar, biaya konversi, kondisi likuiditas, serta kebijakan moneter negara penerbit dapat memengaruhi biaya perdagangan negara lain.
Penggunaan mata uang lokal dapat memberikan alternatif terhadap kondisi tersebut, terutama ketika terdapat volume perdagangan bilateral yang cukup besar dan sistem pembayaran kedua negara sudah saling terhubung.
Namun, mata uang lokal tidak otomatis menggantikan dolar. Keputusan menggunakan mata uang tertentu tetap dipengaruhi likuiditas, stabilitas nilai tukar, kedalaman pasar keuangan, kebutuhan pelaku usaha, serta kemudahan pembayaran.
Karena itu, pernyataan Anindya yang menekankan penggunaan mata uang lokal “di mana hal tersebut layak secara komersial” menjadi penting. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan dunia usaha dan stabilitas keuangan tetap menjadi pertimbangan.
BRICS Menjadi Ruang Diversifikasi
Indonesia memiliki kepentingan ekonomi yang semakin besar dalam BRICS. Dalam forum tersebut, Anindya menyebut BRICS mencakup hampir separuh populasi dunia, sekitar 40 persen ekonomi global, dan hampir seperempat perdagangan dunia.
Besarnya pasar tersebut memberikan alasan ekonomi bagi Indonesia untuk memperluas jaringan perdagangan, investasi, pembayaran, serta kerja sama industri. Penguatan transaksi mata uang lokal menjadi salah satu instrumen yang dapat mendukung proses tersebut.
Bagi Indonesia, persoalan utamanya bukan sekadar apakah dolar masih digunakan atau tidak. Pertanyaan yang lebih strategis adalah apakah Indonesia memiliki cukup banyak alternatif untuk berdagang, membayar, memperoleh pembiayaan, dan menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi tekanan eksternal.
Dari perspektif tersebut, pidato Prabowo dan Anindya memiliki hubungan yang cukup jelas. Prabowo menekankan kemandirian dan penolakan terhadap tekanan eksternal, sementara Anindya menerjemahkan sebagian gagasan tersebut ke dalam agenda bisnis berupa konektivitas pembayaran dan penggunaan mata uang lokal.
Pada akhirnya, arah tersebut tidak menunjukkan Indonesia sedang memutus hubungan dengan dolar maupun sistem keuangan global. Arah yang lebih terlihat adalah membangun sistem ekonomi yang memiliki lebih banyak pilihan, memperkuat transaksi langsung dengan mitra, dan mengurangi kerentanan apabila satu saluran pembayaran atau kekuatan ekonomi mengalami tekanan.
Bagi Indonesia, tantangan berikutnya adalah memastikan gagasan kedaulatan ekonomi tersebut menghasilkan manfaat konkret bagi perdagangan, investasi, industri, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta stabilitas ekonomi nasional. Dengan begitu, kemandirian ekonomi tidak berhenti sebagai pesan diplomatik di forum BRICS, tetapi diterjemahkan menjadi kapasitas ekonomi yang semakin kuat di dalam negeri.