NEW DELHI (RiauInfo) – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak ingin keputusan strategis negara ditentukan atau didikte oleh kekuatan eksternal. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pada sesi terbatas Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2026 di New Delhi, India.
Dalam pidatonya, Prabowo menempatkan kemandirian nasional sebagai salah satu fondasi penting bagi kekuatan sebuah negara. Menurut Prabowo, kemampuan suatu bangsa untuk menentukan arah masa depannya harus dimulai dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rakyat di dalam negeri.
Presiden Prabowo menyebut pangan, energi, dan pendidikan sebagai kebutuhan mendasar yang harus menjadi perhatian utama. Ketahanan pada sektor-sektor tersebut dinilai menjadi bagian penting dari upaya Indonesia membangun bangsa yang mandiri.
“Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” kata Prabowo saat menyampaikan pesan mengenai pentingnya persatuan negara-negara Global South dalam menghadapi berbagai tantangan global.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo setelah mengawali sambutannya dengan menyampaikan penghormatan dan terima kasih kepada para pendiri BRICS yang telah menerima Indonesia sebagai anggota baru. Prabowo menilai BRICS memiliki posisi strategis karena merepresentasikan sekitar setengah populasi dunia.
Indonesia Dorong Kemandirian Nasional
Prabowo menegaskan bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak semata-mata ditentukan oleh posisi ekonomi dan politik di tingkat internasional. Kekuatan nasional juga bergantung pada kemampuan negara memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan menjaga ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, Indonesia memilih untuk memperkuat kapasitas dari dalam negeri. Prabowo menegaskan Indonesia tidak ingin keputusan strategis nasional ditentukan oleh tekanan atau kepentingan kekuatan eksternal.
Sikap tersebut menjadi salah satu pesan utama Prabowo dalam forum BRICS. Indonesia ingin memiliki ruang yang cukup untuk menentukan kebijakan berdasarkan kepentingan nasional sekaligus tetap membangun kerja sama dengan negara lain.
Prabowo juga menghubungkan kemandirian nasional dengan kebutuhan negara-negara Global South untuk memperkuat posisi bersama. Menurut pesan yang disampaikan dalam pidatonya, negara berkembang akan memiliki daya tawar lebih kuat apabila mampu mengoptimalkan sumber daya dan kekuatan kolektif.
Ketahanan Energi Jadi Perhatian
Selain kemandirian nasional, Prabowo mengusulkan penguatan konektivitas sistem energi antarwilayah sebagai langkah konkret untuk membangun ketahanan berkelanjutan.
Gagasan tersebut menempatkan energi sebagai salah satu fondasi penting dalam kerja sama antarnegara. Sistem energi yang lebih terkoneksi dinilai dapat mendukung ketahanan dan memperkuat kemampuan negara menghadapi berbagai gangguan eksternal.
Prabowo sebelumnya juga menempatkan ketahanan energi sebagai bagian dari agenda pembangunan Indonesia. Dalam forum BRICS, isu tersebut dibawa ke tingkat kerja sama internasional dengan mendorong kolaborasi antarnegara.
Ketahanan energi memiliki kaitan langsung dengan kemandirian nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya atau sistem eksternal dapat menjadi tantangan ketika terjadi gangguan pasokan, perubahan geopolitik, atau tekanan ekonomi internasional.
Dorong Persatuan Global South
Prabowo juga menyerukan agar negara-negara Global South berdiri bersama untuk memperkuat suara, kepentingan, dan ketahanan masing-masing.
Global South dalam konteks pidato Prabowo merujuk pada kelompok luas negara berkembang yang menghadapi tantangan dalam sistem ekonomi dan tata kelola internasional. Kerja sama yang lebih kuat dinilai dapat memberikan ruang bagi negara-negara tersebut untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Indonesia memandang BRICS sebagai salah satu wadah penting untuk memperkuat kerja sama tersebut. Keanggotaan Indonesia memberikan kesempatan untuk terlibat lebih aktif dalam pembahasan mengenai ekonomi, perdagangan, energi, pembangunan, dan tata kelola global.
Prabowo menekankan bahwa persatuan tidak berarti menghilangkan kepentingan nasional masing-masing negara. Sebaliknya, kerja sama dapat menjadi sarana untuk memperkuat posisi setiap negara ketika menghadapi persoalan global.
Perdagangan dan Mata Uang Tak Boleh Jadi Senjata
Dalam pidatonya, Prabowo juga mendorong reformasi institusi multilateral, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga keuangan internasional.
Presiden menginginkan institusi multilateral menjadi lebih representatif, responsif, dan adil. Reformasi tersebut dinilai penting agar struktur tata kelola global dapat mencerminkan perkembangan dan kepentingan negara-negara di dunia saat ini.
Prabowo juga menegaskan bahwa perdagangan dan mata uang tidak boleh dijadikan senjata dalam hubungan antarnegara. Menurut pesan yang disampaikan Presiden, hubungan ekonomi internasional seharusnya menjadi sarana kerja sama dan menciptakan peluang bagi masyarakat.
Pandangan tersebut memperkuat posisi Indonesia yang mendorong tata ekonomi global lebih seimbang. Kerja sama perdagangan, investasi, energi, dan pembiayaan pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi negara berkembang.
BRICS dan Posisi Indonesia
Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keanggotaan tersebut memperluas ruang diplomasi ekonomi Indonesia sekaligus memberikan kesempatan untuk berkontribusi dalam agenda negara-negara anggota BRICS.
KTT BRICS 2026 di New Delhi menjadi salah satu momentum penting bagi Indonesia untuk menyampaikan posisi mengenai kemandirian, kerja sama Global South, ketahanan energi, serta reformasi tata kelola global.
Melalui pidato tersebut, Prabowo menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama kerja sama internasional. Mobilisasi sumber daya kolektif, menurut pesan yang disampaikan Presiden, perlu diarahkan untuk menciptakan peluang nyata dan memperkuat ketahanan masyarakat.
Pesan Prabowo di forum BRICS juga menunjukkan bahwa Indonesia ingin membangun hubungan internasional berdasarkan kerja sama, bukan ketergantungan. Indonesia tetap membuka ruang kolaborasi dengan berbagai negara, tetapi keputusan strategis nasional harus tetap berada dalam kendali kepentingan nasional.
Dengan posisi tersebut, Indonesia membawa agenda kemandirian nasional ke forum BRICS sekaligus mendorong negara-negara Global South memperkuat kerja sama. Prabowo menegaskan bahwa bangsa yang kuat harus mampu memenuhi kebutuhan rakyatnya, menentukan arah kebijakannya sendiri, dan bekerja sama dengan negara lain secara setara.