NEW DELHI (RiauInfo) – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan tiga agenda utama Indonesia dalam BRICS Business Forum di New Delhi, India, pada 11 September 2026. Agenda tersebut mencakup kemudahan perjalanan bisnis, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, serta pembiayaan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi kecerdasan buatan.
Pidato Anindya Bakrie disampaikan dalam forum yang mempertemukan pemimpin pemerintahan dan dunia usaha negara-negara BRICS. Forum tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menjelang KTT BRICS ke-18 yang berlangsung di New Delhi pada 12–13 September 2026.
Dalam pidatonya, Anindya membawa visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai posisi Indonesia di BRICS. Indonesia, menurut materi pidato yang disampaikan, ingin berperan sebagai mitra aktif dalam membentuk agenda ekonomi dan tidak hanya menjadi pasar bagi negara-negara anggota BRICS.
Anindya menempatkan kemudahan aktivitas bisnis lintas negara sebagai salah satu prioritas. Ia mengusulkan pembentukan BRICS Business Travel Card untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempermudah mobilitas pengusaha antarnegara anggota.
Usulan tersebut diarahkan untuk memperlancar pertemuan bisnis, investasi, perdagangan, serta pembentukan kemitraan antarperusahaan. Penyederhanaan perjalanan bisnis dinilai penting karena konektivitas pelaku usaha menjadi salah satu faktor pendukung peningkatan perdagangan dan investasi.
Dorong Penggunaan Mata Uang Lokal
Agenda kedua yang disampaikan Anindya berkaitan dengan sistem pembayaran lintas negara. Indonesia mendorong perluasan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan dan investasi antarnegara BRICS.
Penggunaan mata uang lokal diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat kedaulatan finansial sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu mata uang dalam transaksi internasional. Gagasan mengenai penguatan sistem pembayaran lintas negara juga menjadi bagian dari pembahasan ekonomi BRICS pada 2026.
Anindya menekankan bahwa penguatan kerja sama keuangan tidak harus berarti isolasi dari sistem ekonomi global. Sebaliknya, kerja sama pembayaran lintas negara diharapkan menciptakan konektivitas ekonomi yang lebih kuat di antara negara-negara anggota.
Dalam forum tersebut, Anindya juga menyampaikan gagasan bahwa kerja sama ekonomi BRICS harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dunia usaha. Sebelumnya, dalam forum BRICS Business Council, Anindya menyatakan, “The success of this cooperation should be measured by tangible outcomes.”
NDB Diminta Perkuat SDM dan AI
Agenda ketiga berkaitan dengan New Development Bank (NDB) atau Bank Pembangunan Baru BRICS. Indonesia mendorong agar NDB memainkan peran lebih besar dalam pembiayaan pengembangan sumber daya manusia dan teknologi.
Salah satu fokus yang disampaikan adalah pendanaan pelatihan tenaga kerja, kolaborasi perguruan tinggi, serta pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) untuk usaha kecil dan menengah. Pendekatan tersebut diarahkan agar transformasi teknologi tidak hanya dinikmati perusahaan besar.
Penguatan kapasitas manusia dan teknologi menjadi relevan dengan agenda BRICS yang pada 2026 juga membahas ekonomi digital, kecerdasan buatan, usaha mikro, kecil dan menengah, serta integrasi rantai nilai.
Indonesia juga ingin memastikan keterlibatan dalam BRICS menghasilkan peningkatan kapasitas ekonomi domestik. Pesan utama yang dibawa Anindya adalah Indonesia tidak ingin hanya menjadi konsumen atau pasar, tetapi ikut membangun kapasitas produksi, teknologi, dan sumber daya manusia.
Sikap tersebut sejalan dengan pernyataan Anindya dalam BRICS Business Council bahwa Indonesia siap menjadi basis manufaktur untuk kawasan Asia Tenggara dan pasar global. Ia juga menyebut ketahanan pangan dan energi, pengolahan mineral kritis, serta pengembangan industri modern sebagai bidang kerja sama yang menjanjikan.
Bawa Semangat Bandung 1955
Pidato Anindya ditutup dengan menggaungkan kembali “Spirit Bandung 1955” sebagai rujukan sejarah kerja sama negara-negara berkembang. Semangat tersebut digunakan untuk menekankan pentingnya hubungan ekonomi internasional yang memberikan ruang lebih besar bagi negara berkembang dan pelaku usaha domestik.
Pesan tersebut disampaikan ketika BRICS tengah memperluas kerja sama perdagangan, investasi, teknologi, pembayaran digital, dan pengembangan rantai pasok. Forum bisnis BRICS sendiri secara resmi membahas perdagangan, investasi, ekonomi digital, usaha kecil dan menengah, serta integrasi rantai nilai antarnegara anggota.
KTT BRICS ke-18 di New Delhi berlangsung di tengah agenda penguatan kerja sama ekonomi negara-negara anggota. India sebagai tuan rumah mengusung empat prioritas, yaitu resilience, innovation, cooperation, and sustainability atau ketangguhan, inovasi, kerja sama, dan keberlanjutan.
Bagi Indonesia, penyampaian tiga agenda tersebut menjadi bagian dari upaya menempatkan kepentingan dunia usaha dalam kerja sama BRICS. Fokusnya mencakup kemudahan mobilitas pengusaha, sistem pembayaran lintas negara, serta investasi pada manusia dan teknologi.
Anindya menegaskan dalam forum BRICS Business Council bahwa kerja sama ekonomi harus menghasilkan manfaat yang terukur bagi pelaku usaha. “More trade, more investment, and more partnerships between our companies and stronger economic connectivity across our economies,” kata Anindya dalam forum tersebut.
Dengan tiga agenda tersebut, Indonesia membawa pesan bahwa keanggotaan BRICS perlu diterjemahkan menjadi kerja sama ekonomi yang konkret. Kemudahan bisnis lintas batas, sistem pembayaran yang lebih terhubung, serta investasi SDM dan AI menjadi tiga isu yang didorong Indonesia untuk memperkuat manfaat kerja sama BRICS bagi korporasi maupun UMKM.