IKN (RiauInfo) – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menegaskan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Nusantara, Kalimantan Timur, membutuhkan keterlibatan lintas sektor. Pernyataan tersebut disampaikan Basuki di Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Sabtu, 5 September 2026.
Penegasan Basuki disampaikan ketika kebakaran hutan dan lahan terjadi di sejumlah kawasan sekitar Nusantara di tengah kondisi musim kemarau yang berat. Sekitar 400 hektare lahan telah terbakar di kawasan sekitar Nusantara, termasuk sekitar 300 hektare di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto.
"Pengendalian kebakaran hutan merupakan upaya kolaboratif yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur," kata Basuki.
Menurut Basuki, pengendalian karhutla tidak dapat hanya mengandalkan satu lembaga. Penanganan membutuhkan kesiapan dan koordinasi berbagai unsur yang berada di sekitar kawasan Nusantara, mulai dari pemerintah, aparat, perusahaan hingga masyarakat.
OIKN Perkuat Respons Lintas Sektor
OIKN mengoperasikan Multi-Stakeholder Rapid Response Unit atau Unit Respons Cepat Multipihak sebagai mekanisme koordinasi untuk mempercepat penanganan kebakaran. Unit tersebut melibatkan OIKN, Kementerian Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pemerintah desa, perusahaan, organisasi lingkungan, polisi kehutanan dan relawan.
Basuki mengatakan pendekatan kolaboratif diperlukan karena kondisi kebakaran dapat berubah dengan cepat. Kesiapan personel, peralatan, akses menuju lokasi dan sumber air menjadi bagian penting untuk memastikan respons dapat dilakukan segera.
Pengendalian kebakaran juga diarahkan untuk mendukung visi Nusantara sebagai kota hutan atau forest city. Konsep tersebut menempatkan lingkungan dan kawasan hutan sebagai bagian penting dalam pembangunan ibu kota baru Indonesia.
Penanganan Dibagi dalam Tujuh Klaster
Untuk memperkuat koordinasi lapangan, pengendalian kebakaran di Nusantara dibagi menjadi tujuh klaster. Setiap klaster dikoordinasikan oleh perwakilan OIKN, pemerintah daerah atau perusahaan dengan mempertimbangkan lokasi pos, ketersediaan peralatan, jumlah personel dan akses menuju lokasi kebakaran.
OIKN juga menempatkan aparatur sipil negara secara bergiliran di sejumlah pos untuk mendukung patroli dan pemantauan. Setiap tim mendapatkan pembaruan mengenai perkembangan titik panas serta informasi lokasi sumber air untuk mempercepat respons.
Penanganan tidak hanya dilakukan melalui pemadaman ketika api muncul. Tim di lapangan juga membuat sekat untuk menghambat penyebaran api, melakukan pembasahan kawasan serta pendinginan lokasi yang telah terbakar untuk mengurangi kemungkinan api kembali menyala.
Pemadaman Udara dan Modifikasi Cuaca
Selain penanganan dari darat, pemerintah menjalankan operasi pemadaman dari udara dan menyiapkan operasi modifikasi cuaca. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mengendalikan kebakaran di tengah kondisi kemarau yang meningkatkan risiko penyebaran api.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyiapkan dukungan helikopter untuk operasi water bombing atau penyiraman air dari udara. Pemadaman udara menjadi salah satu dukungan ketika kondisi medan atau luas wilayah kebakaran menyulitkan penanganan hanya dengan personel darat.
Operasi modifikasi cuaca bergantung pada kondisi atmosfer. Penyemaian awan membutuhkan keberadaan awan yang memenuhi kondisi tertentu sehingga operasi tidak dapat dilakukan setiap waktu.
Karhutla Jadi Tantangan Ketahanan Nusantara
Kebakaran di sekitar Nusantara menjadi tantangan tambahan bagi pembangunan ibu kota baru Indonesia. Selain pembangunan infrastruktur, ketahanan lingkungan, pengelolaan kawasan hutan, ketersediaan air dan sistem mitigasi kebakaran menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan kawasan.
Data kebakaran menunjukkan sekitar 400 hektare lahan di sekitar Nusantara terbakar hingga 2 September 2026. Sekitar 300 hektare di antaranya berada di Bukit Suharto, sekitar 50 kilometer dari pusat Nusantara.
Bagi OIKN, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan Nusantara tetap aman sekaligus mempertahankan konsep pembangunan sebagai kota hutan. Kesiapsiagaan seluruh unsur menjadi faktor penting untuk menghadapi risiko kebakaran selama periode kemarau.
Penegasan Basuki Hadimuljono menunjukkan bahwa strategi pengendalian karhutla di Nusantara tidak hanya berorientasi pada pemadaman, tetapi juga koordinasi, pencegahan dan kesiapan menghadapi potensi kebakaran. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan lingkungan kawasan Nusantara di tengah tekanan musim kemarau.