Oleh: Jilan Sajida, mahasiswi jurusan Manajemen Bisnis di Institut Tazkia
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantam berbagai sektor industri di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah situasi tersebut, ekonomi digital kerap dipromosikan sebagai “jalan keluar cepat” bagi para pekerja yang terdampak. Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah ekonomi digital benar-benar mampu menjadi solusi berkelanjutan, atau justru menciptakan ilusi baru tentang pekerjaan?
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa dinamika ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perubahan, terutama pascapandemi dan dalam tekanan ekonomi global. Sejumlah sektor seperti manufaktur dan teknologi mengalami efisiensi yang berujung pada PHK.Di sisi lain, ekonomi digital di Indonesia justru tumbuh pesat. Laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company dalam riset e-Conomy SEA menunjukkan bahwa nilai ekonomi digital Indonesia terus meningkat signifikan dan diproyeksikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.Narasi yang kemudian muncul adalah sederhana: ketika sektor formal melemah, ekonomi digital hadir sebagai alternatif. Banyak korban PHK didorong untuk beralih menjadi pengemudi ojek online, pedagang e-commerce, atau pekerja lepas berbasis platform digital.
Namun, realitasnya tidak sesederhana itu.Ekonomi digital memang membuka akses kerja yang lebih luas, tetapi tidak otomatis menciptakan stabilitas ekonomi bagi pelakunya. Sebagian besar pekerjaan di sektor ini berada dalam kategori gig economy—fleksibel, tetapi minim kepastian.Sebagai contoh, pengemudi ojek online dan kurir logistik sangat bergantung pada sistem algoritma platform. Perubahan kecil dalam skema insentif atau pembagian order dapat berdampak langsung pada pendapatan mereka. Dalam banyak kasus, pendapatan yang diperoleh juga tidak menentu dan cenderung fluktuatif.
Hal serupa terjadi pada pelaku usaha digital skala kecil. Meskipun platform e-commerce memberikan akses pasar yang luas, tingkat persaingan yang sangat tinggi membuat margin keuntungan semakin tipis. Tanpa strategi yang matang, pelaku usaha justru terjebak dalam “perang harga” yang tidak berkelanjutan.Selain itu, terdapat persoalan serius berupa kesenjangan keterampilan (skill gap). Banyak tenaga kerja yang terdampak PHK berasal dari sektor konvensional yang tidak menuntut kemampuan digital tinggi. Ketika mereka masuk ke ekonomi digital, mereka dihadapkan pada tuntutan baru seperti pemasaran digital, pengelolaan data, hingga optimasi algoritma platform.
Menurut laporan World Bank, transformasi digital memang menciptakan peluang kerja baru, tetapi juga meningkatkan risiko ketimpangan jika tidak diimbangi dengan peningkatan keterampilan tenaga kerja.Lebih jauh, persoalan perlindungan sosial juga menjadi isu krusial. Berbeda dengan pekerja formal, banyak pekerja di sektor digital tidak memiliki jaminan kesehatan, asuransi, maupun perlindungan ketenagakerjaan yang memadai. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menciptakan kelompok pekerja rentan baru.
Dengan kata lain, ekonomi digital bukanlah solusi tunggal, melainkan bagian dari transformasi yang kompleks—yang jika tidak dikelola dengan baik, justru dapat memperluas ketidakpastian kerja.Agar ekonomi digital benar-benar menjadi solusi, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif.Pertama, pemerintah perlu memperkuat program peningkatan keterampilan digital secara masif dan terarah. Program ini harus berbasis kebutuhan industri, bukan sekadar pelatihan umum yang kurang aplikatif.Kedua, regulasi ketenagakerjaan perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pekerja di sektor gig economy harus mendapatkan perlindungan dasar, termasuk akses terhadap jaminan sosial dan standar upah minimum yang layak.Ketiga, platform digital perlu didorong untuk lebih transparan dan adil dalam mengelola sistem kerja berbasis algoritma. Tanpa transparansi, pekerja akan selalu berada dalam posisi yang lemah.Keempat, individu juga perlu membangun strategi adaptasi jangka panjang. Masuk ke ekonomi digital bukan sekadar soal “bertahan hidup”, tetapi juga tentang meningkatkan nilai diri melalui keterampilan yang relevan.
Ekonomi digital sering dipandang sebagai penyelamat di tengah krisis ketenagakerjaan. Namun, tanpa kesiapan keterampilan, regulasi yang kuat, dan ekosistem yang adil, ia berpotensi menjadi ilusi yang menenangkan, tetapi rapuh. Masa depan kerja tidak cukup hanya dengan menjadi digital—ia menuntut kesiapan, perlindungan, dan keberpihakan pada manusia sebagai pelaku utama ekonomi.