JAKARTA (Riauinfo.com) – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengeluarkan peringatan keras terkait kondisi kedaulatan digital Indonesia yang dinilai sedang berada dalam situasi mengkhawatirkan. Hal ini menyusul munculnya kesepakatan Agreement on Redefining Technology (ART) antara Presiden Prabowo Subianto dan Donald Trump dalam pertemuan bilateral di Washington DC baru-baru ini.
Ketua Umum SMSI menilai kerja sama internasional tersebut memerlukan perhatian serius dan pengawalan ketat dari pemerintah. Pasalnya, kesepakatan ART tersebut berpotensi besar memengaruhi arah kebijakan digital nasional dalam jangka panjang jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
SMSI mengkhawatirkan jika poin-poin dalam kesepakatan tersebut tidak diatur dengan batasan yang jelas, maka akan terbuka ruang luas bagi dominasi kepentingan asing. Hal ini dikhawatirkan dapat mengintervensi ekosistem digital nasional yang saat ini tengah tumbuh.
Pilar Penting Kedaulatan Negara
Menurut pandangan SMSI, sektor digital saat ini bukan sekadar urusan teknologi, melainkan telah bertransformasi menjadi salah satu pilar penting bagi kedaulatan negara. Penguasaan terhadap data, arus informasi, serta kontrol platform digital menjadi variabel penentu arah ekonomi dan politik suatu bangsa di masa depan.
Oleh karena itu, organisasi pengusaha media siber terbesar ini meminta pemerintah untuk memastikan setiap kerja sama internasional tetap berdiri tegak di atas kepentingan nasional. Perlindungan terhadap data warga negara dan aset digital domestik harus menjadi harga mati dalam setiap perundingan.
Di sisi lain, SMSI juga mengingatkan bahwa industri media digital di dalam negeri saat ini sedang berjuang di tengah persaingan yang sangat ketat. Kehadiran platform global telah mengubah peta persaingan yang seringkali tidak seimbang bagi pelaku industri lokal.
Tantangan Industri Media Lokal
Banyak perusahaan teknologi raksasa dari luar negeri memiliki keunggulan yang sulit dikejar secara instan, mulai dari kekuatan modal yang masif, teknologi mutakhir, hingga jaringan global yang luas. Kondisi ini menempatkan perusahaan media lokal dalam posisi yang rentan jika tidak ada proteksi dari negara.
SMSI menegaskan, tanpa kebijakan yang mampu melindungi ekosistem nasional, media dan perusahaan digital dalam negeri berisiko semakin terpinggirkan. Hal ini tidak hanya berdampak pada sisi bisnis, tetapi juga pada keberagaman informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia.
Selain masalah persaingan, SMSI menyoroti aspek transparansi pemerintah sebagai hal yang sangat krusial. Hingga saat ini, publik masih menunggu rincian lebih lanjut mengenai apa saja yang menjadi poin utama dalam kesepakatan ART antara Prabowo dan Trump tersebut.
Mendesak Transparansi dan Regulasi
Masyarakat dan pelaku industri perlu mengetahui secara transparan isi kesepakatan tersebut, termasuk dampaknya terhadap regulasi digital di masa depan. Pengelolaan data dan keberlangsungan hidup industri media siber di Indonesia bergantung pada bagaimana aturan main ini ditetapkan.
Keterbukaan informasi dianggap menjadi kunci untuk meredam spekulasi yang berkembang di ruang publik. Tanpa penjelasan yang terang benderang, ketidakpastian ini dikhawatirkan akan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan pelaku usaha digital nasional.
Sebagai langkah konkret, SMSI mendesak pemerintah untuk segera memberikan penjelasan terbuka mengenai isi kesepakatan ART. Selain itu, pemerintah diminta segera menyusun regulasi turunan yang mampu memproteksi industri digital nasional agar tidak menjadi korban dari kerja sama internasional.
Pada akhirnya, SMSI menekankan bahwa Indonesia wajib memiliki strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian digital. Tanpa peta jalan yang kuat, Indonesia berisiko hanya menjadi pasar raksasa bagi perusahaan teknologi global, sementara nilai ekonomi digitalnya justru dinikmati oleh pihak luar.