KOTA SERANG (RiauInfo) – Forum Wartawan Komisi Informasi (ForKI) Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten, Senin (09/2/26). Pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai dinamika keterbukaan informasi publik serta penguatan peran wartawan dalam mendukung kinerja Komisi Informasi di daerah.
FGD yang mengusung tema "Penguatan Kapasitas Wartawan Forum Keterbukaan Informasi (ForKI) Riau Dalam Mendukung Kinerja Komisi Informasi Provinsi" ini berlangsung hangat di Ruang Mediasi Kantor KI Banten. Kehadiran rombongan dari Bumi Lancang Kuning disambut langsung oleh jajaran komisioner KI Banten untuk berbagi strategi pengawalan transparansi.
Ketua KI Banten, DR Zulpikar SKom SE SH MM MIP MH, hadir sebagai narasumber utama didampingi Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S, serta Komisioner Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, H Kori Kurniawan SPd. Dalam diskusi tersebut, kedua belah pihak membedah berbagai tantangan dalam penyelesaian sengketa informasi.
Dalam paparannya, Zulpikar mengungkapkan bahwa tantangan terbesar di Banten saat ini masih berkisar pada pemahaman aparatur desa. Menurutnya, masih banyak kepala desa dan perangkat desa yang belum sepenuhnya memahami esensi keterbukaan informasi publik karena belum terbiasa dengan pola administrasi yang transparan dan akuntabel.
Pentingnya Edukasi Aparatur Desa
"Untuk mengatasi hal ini ke depan, Banten akan meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan informasi publik kepada pemerintah desa. Ini termasuk pelatihan, workshop, dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya transparansi," ujar pria asal Ogan Komering Ilir tersebut.
Zulpikar menegaskan bahwa peran wartawan sangat krusial sebagai akselerator. Dukungan media massa dianggap mampu mempercepat terwujudnya budaya transparansi di badan publik, sehingga hak masyarakat dalam mengakses informasi yang dijamin undang-undang dapat terpenuhi dengan lebih maksimal.
Wakil Ketua KI Banten, Moch. Ojat Sudrajat S, menambahkan data menarik terkait sebaran sengketa informasi di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Kota Tangerang menjadi daerah yang paling aktif mengajukan sengketa informasi ke KI Banten, yang menandakan tingginya kesadaran kritis masyarakat di sana.
"Permohonan sengketa yang masuk didominasi oleh isu pengelolaan dana desa dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat peduli dengan transparansi penggunaan anggaran publik yang menyentuh kepentingan dasar," jelas Ojat secara mendalam.
Tren Sengketa Informasi 2026
Melihat statistik kinerja, KI Banten mencatat telah menyelesaikan sebanyak 79 register permohonan sengketa informasi sepanjang tahun 2025. Namun, tren pada tahun 2026 diprediksi akan meningkat tajam mengingat hingga Februari saja sudah tercatat ada 26 register yang masuk ke meja komisi.
Ojat mengaku sangat mengapresiasi kunjungan ForKI Riau karena menciptakan ruang pertukaran data yang produktif. "Kami sangat senang dengan diskusi antara KI Banten, KI Riau, serta ForKI Riau karena banyak informasi yang didapat dan menjadi masukan berharga bagi kinerja kami," ungkapnya.
Sementara itu, Pembina ForKI Riau, H Zufra Irwan SE MM, menjelaskan bahwa ForKI merupakan mitra strategis yang bertugas sebagai perpanjangan tangan Komisi Informasi. Fokus utamanya adalah menyosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik hingga ke pelosok desa di seluruh wilayah Provinsi Riau.
"Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam memahami alur sengketa informasi. Dengan pengetahuan yang mumpuni, rekan-rekan media bisa lebih tajam dalam mempromosikan keterbukaan informasi di Riau," tutur Zufra yang juga merupakan tokoh pers Riau tersebut.
Zufra berharap FGD ini menjadi momentum awal kolaborasi yang lebih erat antara pegiat keterbukaan informasi di Riau dan Banten. Melalui sinergi ini, diharapkan tercipta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel melalui pengawasan publik yang dilakukan secara profesional oleh para jurnalis.
Kegiatan yang diikuti oleh sejumlah wartawan anggota ForKI Riau dan jajaran pejabat KI Banten ini ditutup dengan sesi diskusi interaktif mengenai strategi komunikasi efektif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih berdaya dalam meminta informasi publik yang bersifat terbuka.