SERANG (RiauInfo) – Konvensi Nasional Media Massa Hari Pers Nasional 2026 menjadi panggung krusial bagi masa depan industri informasi tanah air. Dengan tema "Pers, AI, dan Transformasi Digital: Membangun Ekosistem Informasi Untuk Kepentingan Publik", diskusi panel yang menghadirkan tujuh pakar lintas sektor ini berlangsung dinamis di Hotel Aston Serang, Minggu (8/2/2026).
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi), Nezar Patria, sebagai panelis pertama, membuka diskusi dengan menekankan bahwa Artificial Intelligence (AI) kini telah bergeser dari tren menjadi kebutuhan strategis nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mendorong pemanfaatan AI yang bertanggung jawab untuk mengakselerasi ekonomi digital Indonesia.
Nezar yang memberikan pemaparan dengan judul 'Transformasi Digital Pers: Menjaga Ekosistem, Bukan Sekadar Teknologi', memaparkan bahwa kedaulatan digital adalah harga mati agar Indonesia tidak sekadar menjadi konsumen teknologi global. Melalui Surat Edaran Menkominfo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial, pemerintah telah meletakkan fondasi agar inovasi tetap berpijak pada nilai kemanusiaan dan keamanan data yang ketat.
Dari perspektif perencanaan nasional, Nuzula Anggeraini, Direktur Ideologi Kebangsaan Kementerian PPN/Bappenas, menyoroti peran AI dalam memperkuat demokrasi. Ia menekankan bahwa transformasi digital harus selaras dengan visi pembangunan jangka panjang untuk mempersempit kesenjangan informasi dan menjaga stabilitas politik nasional.
Nuzula menambahkan, integrasi AI dalam sektor publik diarahkan untuk menciptakan ekosistem yang inklusif. Bagi Bappenas, teknologi harus menjadi alat pemersatu bangsa yang memfasilitasi partisipasi warga secara sehat, sekaligus menjadi benteng pertahanan terhadap ancaman disinformasi yang kian kompleks.
Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi, menyambung diskusi dengan menyoroti keberlanjutan hidup perusahaan pers. Ia memberikan peringatan keras mengenai praktik penggunaan konten jurnalistik oleh mesin AI tanpa kompensasi yang adil, yang berisiko mematikan industri media arus utama.
Dahlan mendorong perusahaan media untuk melakukan transformasi model bisnis secara radikal namun tetap menjaga marwah jurnalisme. Perlindungan hak kekayaan intelektual atas karya jurnalistik menjadi poin utama yang ia perjuangkan agar ekosistem media lokal tetap kompetitif di tengah kepungan platform global.
Urusan tanggung jawab platform digital dibedah secara mendalam oleh Suprapto Sastro Atmojo. Sebagai Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital (KTPPD), ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap implementasi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 atau yang akrab dikenal sebagai Publisher Rights.
Suprapto menegaskan bahwa komite bertugas memastikan adanya kerja sama yang transparan dan adil antara platform dan media lokal. Di era AI, platform memiliki kewajiban moral dan hukum untuk tidak memprioritaskan konten sensasional dan tetap memberikan ruang bagi produk jurnalistik yang kredibel dan terverifikasi.
Neil Tobing, Ketua Bidang Penyiaran MASTEL, memperkaya diskusi dengan meninjau sisi infrastruktur dan konvergensi media. Ia mengingatkan bahwa kecepatan inovasi AI harus diimbangi dengan tata kelola digital yang adaptif agar tidak tercipta dominasi tunggal yang merugikan pemain industri media dalam negeri.
MASTEL memandang pentingnya level playing field yang adil di ruang siber. Neil menekankan bahwa kedaulatan data nasional dan perlindungan hak-hak penyiaran lokal harus menjadi pilar utama dalam merumuskan kebijakan transformasi digital agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara merata oleh pelaku usaha lokal.
Agus Sudibyo, Dewan Pengawas LPP TVRI, memberikan perspektif tajam mengenai perlindungan kepentingan publik di tengah dominasi algoritma. Ia menilai negara harus hadir lebih kuat untuk menyeimbangkan kekuatan platform digital yang seringkali bekerja secara tertutup dan mengedepankan aspek komersial semata.
Menurut Agus, media publik seperti TVRI memiliki peran vital sebagai kompas informasi yang jernih di tengah banjir informasi hasil olahan AI. Ia menyerukan pentingnya regulasi yang memastikan konten bernilai kebangsaan tetap mendapatkan visibilitas tinggi dalam ekosistem digital yang didorong oleh mesin pencari.
Panelis ketujuh, Yos Kusuma selaku Google News Partner Manager, memaparkan komitmen perusahaan teknologi global dalam mendukung ekosistem berita. Yos menjelaskan berbagai inisiatif dan alat berbasis AI yang dikembangkan Google untuk membantu jurnalis meningkatkan produktivitas serta jangkauan audiens secara lebih efektif.
Yos menekankan bahwa Google memandang media sebagai mitra strategis dalam menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengguna. Ia memaparkan program-program pelatihan dan kolaborasi yang dirancang untuk membantu ruang redaksi beradaptasi dengan teknologi baru tanpa harus mengorbankan standar etika jurnalistik yang tinggi.
Pemaparan Yos juga menyentuh aspek inovasi produk yang mendukung monetisasi media. Ia menjelaskan bagaimana teknologi pencarian dan distribusi informasi milik Google terus dievolusikan agar tetap menghormati hak cipta sekaligus memberikan nilai tambah bagi keberlanjutan bisnis media di masa depan.
Sinergi antara ketujuh panelis ini mengerucut pada kesimpulan bahwa AI adalah peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi dengan kolaborasi. Tidak ada satu pihak pun yang bisa berdiri sendiri; pemerintah sebagai regulator, platform sebagai mitra teknologi, dan media sebagai produser konten harus berjalan beriringan.
Konvensi ini juga menegaskan bahwa meski teknologi berkembang pesat, verifikasi manusia tetap menjadi ruh utama jurnalisme. AI diposisikan sebagai asisten cerdas untuk membantu pengolahan data besar, namun keputusan editorial dan integritas informasi tetap berada di tangan jurnalis yang profesional.
Harapannya, butir-butir pemikiran dari para tokoh ini dapat dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi kebijakan nasional. HPN 2026 di Banten ini menjadi tonggak penting bagi kedaulatan digital Indonesia dalam menegosiasikan kepentingan nasional di kancah persaingan teknologi informasi global.
Bertindak sebagai moderator dalam Konvensi Nasional Media Massa ini adalah Elin Y Kristanti, Direktur Eksekutif AMSI, yang memandu acara sampai tanya-jawab dan tanggapan.
Acara ditutup closing atatement dari beberapa Panelis. Ini bukan saja masalah teknologi, tetapi juga kapitalisme, kepentingan ekonomi global. Maka responnya juga harus harus terstruktur, menyangkut kedaulatan digital nasional. Platform Digital saat ini bukan hanya teknologi, tetapi juga mengenai ancaman penjajahan, dan bahayanya adalah sangat laten. Dahlan mengatakan bahwa wartawan harus dilatih agar memiliki keterampilan baru, karena toolsnya baru dan tersedia, Dewan Pers akan memikirkan bagaimana membiayai hi-quality journalism dan meningkatkan Public Trust. Nezar kembali menegaskan mengenai kedaulatan digital yang harus diciptakan dengan kerjasama semua pihak.
Dengan semangat optimisme dan dengan regulasi yang tepat dan adaptasi teknologi yang cepat, industri pers nasional akan tetap tangguh. Keberlanjutan media yang berkualitas adalah kunci utama bagi kesehatan demokrasi dan kedaulatan bangsa di masa depan yang serba digital.