BOGOR (RiauInfo) – Upaya memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan terus digalakkan Pemerintah melalui penguatan peran koperasi di tingkat desa. Kementerian Koperasi (Kemenkop) menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali ruh koperasi sebagai motor penggerak kesejahteraan masyarakat pelosok di seluruh Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Hubungan Antarlembaga Kemenkop, Henny Navilah, pada pembekalan dalam kegiatan Retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Pusat Kompetensi Bela Negara (Puskombelneg) Kemenhan, Bogor, Jumat (30/1/2026
Henny Navilah mengungkapkan bahwa koperasi bukan sekadar badan usaha biasa, melainkan alat perjuangan ekonomi. Menurutnya, visi besar ini berakar pada pemikiran Proklamator Bung Hatta yang telah menggagas koperasi desa sejak tahun 1959 sebagai instrumen kemandirian bangsa.
“Koperasi adalah 'utang sejarah' yang harus kita lunaskan. Ini adalah amanah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, di mana demokrasi ekonomi kita dibangun atas dasar kekeluargaan, bukan penguasaan modal oleh segelintir pihak,” ujar Henny di hadapan peserta retret yang dimoderatori oleh Ketua PWI Jawa Timur, Lutfi L Hakim, Jumat (30/1/2026).
Henny menjelaskan, identitas koperasi Indonesia terletak pada prinsip one man one vote. Berbeda dengan korporasi besar, di koperasi setiap anggota memiliki hak suara yang setara tanpa memandang besaran modal yang disetorkan. Hal ini menjamin partisipasi aktif warga desa dalam setiap pengambilan keputusan strategis.
Sejalan dengan visi Asta Cita, pemerintah kini tengah mengakselerasi pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Langkah konkret ini diperkuat dengan payung hukum Inpres Nomor 9 Tahun 2025 dan Kepres Nomor 99 Tahun 2025, yang melibatkan sinergi 16 kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Hingga saat ini, data menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan terbentuknya 83.220 KDKMP yang telah berbadan hukum di seluruh Indonesia. Program ini melibatkan sekitar 1,7 juta warga desa sebagai anggota dan hampir 700 ribu orang yang berperan aktif sebagai pengurus maupun pengawas koperasi di tingkat lokal.
Memotong Rantai Pasok, Menyejahterakan Petani
Salah satu dampak nyata yang dikejar melalui KDKMP adalah pembenahan rantai pasok produk kebutuhan pokok. Selama ini, panjangnya jalur distribusi dari petani ke konsumen akhir seringkali merugikan kedua belah pihak akibat marjin besar yang dinikmati oleh perantara atau middleman.
Koperasi hadir sebagai solusi dengan memangkas mata rantai yang tidak efisien tersebut. Dengan intervensi KDKMP, harga di tingkat petani dapat ditingkatkan, sementara harga di tingkat konsumen tetap terkendali. Hal ini menjadikan koperasi sebagai instrumen vital dalam menekan laju inflasi dan menurunkan angka kemiskinan ekstrem di desa.
Selain urusan logistik, modernisasi manajemen koperasi kini menjadi prioritas. Melalui sistem digitalisasi, KDKMP diharapkan mampu memberikan pelayanan yang cepat dan sistematis. Penggunaan "Data Desa Presisi" juga menjadi kunci agar bantuan dan program ekonomi yang disalurkan tepat sasaran sesuai kondisi aktual setiap wilayah.
Henny Navilah menambahkan bahwa koperasi juga berfungsi sebagai akselerator dan agregator bagi UMKM lokal. Dengan bergabung dalam koperasi, pelaku usaha kecil di desa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah, pendampingan manajemen, hingga akses pasar internasional untuk meningkatkan daya saing produk lokal.
Peran Strategis Pers dalam Ekonomi Inklusif
Dalam kesempatan yang sama, Kemenkop mengajak insan pers untuk turut serta membangun narasi ekonomi inklusif. Media dipandang sebagai jembatan informasi yang krusial untuk mengedukasi masyarakat mengenai manfaat nyata berkoperasi serta mengawal implementasi kebijakan agar tidak bias kepentingan elite.
"Pers memiliki peran sebagai edukator untuk meningkatkan literasi ekonomi masyarakat. Kami berharap media konsisten mengangkat peran koperasi dalam menggerakkan ekonomi lokal, sehingga publik paham bahwa koperasi adalah solusi pembangunan berkelanjutan berbasis gotong royong," tutup Henny.
Kegiatan sesi terakhir ini juga menghadirkan Kepala Bidang Komunikasi Kebencanaan BNPB, Dodi Yoeleva, yang memaparkan sinergi komunikasi dalam penanggulangan bencana di daerah. Pertemuan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan media dalam mengawal program-program strategis nasional di masa depan.