Adapun rencana besarnya anggaran Kabupaten Siak tersebut sebesar Rp 2,537 Trilyun (masih dalam tahap pembahasan). "Sebenarnya penyerahan hasil evaluasi APBD Kabupaten Siak, eyogyanya langsung diserahkan gubernur. Lantaran bertugas keluar kota, langsung ditunjuk saya yang menyerahkannya," kata Marjohan.
Menurut Marjohan, ada bebera hal yang perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Siaklah yang terakhir menyampaikan hasil evaluasi APBD ke Pemprov Riau.
Bagaimanaupun juga, dengan berakhirnya hasil evaluasi APBD ini tentu harus ada tindak lanjut. Pertama yang harus dilakukan Pemkab Siap adalah supaya secepatnya melakukan kesempatan pertama minoritas dapat menyesuaikan rancangan APBD dengan Pemprov Riau.
Agar dapat kembali menyempurnakan hasil rapat evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Selambat-lambatnya laporan tersebut masuk dalam tujuh hari ini.
"Sejak diserahkannya keputuasan APBD ini tidak ada alasan lagi untuk keterlambatan tersebut. Dan kami berkonsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku, gubernur berhak membatalkan APBD ini," terangnya.
"Saya juga berharap agar Pemerintah Kabupaten Siak dapat bekerja ekstra keras, dengan rentan waktu yang diberikan. Mudah-mudahan tidak ada keterlambatan yang dilakukan Pemkab Siak," pintanya.
Sementara itu, Asisten III Pemkab Siak, Amzar mengatakan keterlambatan laporan hasil evaluasi APBD bukan disengaja.
"Untuk itu kami minta maaf kepada Pemprov Riau. Saya akui satuan kerja dilingkungan Pemkab Siak masih lemah. Kedepannya kami akan menjalankan semua amanat apa yang telah ditetapkan Pemprov Riau terkait dengan hasil evaluasi APBD Kabupaten
Siak," tandasnya. (Dowi)