Kepentingan Masyarakat Miskin, Jangan Dikorbankan

“Apapun alasannya dan dinamika politik yang terjadi, kepentingan masyarakat, terutama masyarakat miskin, tidak boleh dikorban,” tegas Sulaiman. Harapan itu disampaikan Sulaiman ketika mewakili Bupati Bengkalis membuka Rapat Koordinasi TKPK Kabupaten Bengkalis di Gedung Daerah Datuk Laksamana Raja Dilaut, Rabu pagi (24/12). Kepada TKPK bengkalis, Sulaiman menjelaskan, bahwa sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat/Ketua TKPK Nasional, sasaran penangulangan kemiskinan tahun 2009, adalah menurunnya angka kemiskinan hingga mencapai 12-14 persen. Sedangkan pengangguran, mencapai 7 persen. “Sasaran itu sangatlah berat. Oleh Karena itu, TKPK Bengkalis harus benar-benar dapat meningkatkan peran, fungsi dan kegiatannya pada tahun 2009. Berbagai program harus dapat dikawal dan dikordinasikan dengan baik. Baiktu itu dengan pemerintah pusat, provinsi maupun dengan kalangan dunia usaha dan masyarakat lainnya,” kata Sulaiman. Untuk menguatkan koordinasi, maka tugas TKPK Bengkalis ke depan, kata Sulaiman, adalah bagaimana seluruh proses penyelenggaran program penanggulangan kemiskinan itu berada pada tiga klaster. Yaitu, terintegrasi pada tahapan perencanaan, khususnya mengenai sasaran, kriteria dan indikator pencapaian. Kemudian, adanya singkronisasi pada tahapan pelaksanaan dan pengendalian, terutama mengenai lkasi dan kelompok sasaran. “Serta adanya sinergi antar pelaku dan pemangku kepentingan. Baik antar penyelenggara di lingkungan pemerintah pudat dan daerah, maupun antar kelembagaan dunia usaha dan organisasi masyarakat madani lainnya,” katanya. Selanjutnya, selain terus memantau agar setiap program yang dilaksanakan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat, TKPK Bengkalis juga harus mampu dikembangkan menjadi tempat bertanya masyarakat. Terutama tentang program-program yang dapat dimanfaatkan rakyat. Sulaiman juga menegaskan, agar mulai dari sekarang TKPK Bengkalis sudah memulai melakukan harmonisasi program-program penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Bukan saja yang berasal dari APBD Bengkalis, tetapi juga harmonisasi program pusat dan daerah. “Karena harmonisasi ini akan meningkatkan kinerja dan efektifitas program-program tersebut,” katanya. Selain itu, Sulaiman juga berharap, TKPK Bengkalis juga dapat langsung turun ke lapangan, ke desa-desa. “Jangan lakukan koordinasi hanya di kantor saja,” pesannya. Dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, TKPK Bengkalis, harap Sulaiman lagi, harus mampu dan berperan dalam pemantauan dan penanganan dampak krisis tersebut. Terutama kecepatan dan ketepatan dalam memperoleh informasi tentang dampak krisis itu. “Karena informasi yang demikian diperlukan dan sangat bermanfaat dalam menentukan formula yang tepat dalam mengatasi dampak tersebut,” kata Sulaiman.(ad)