Dalam sambutannya, Mendagri kembali menyoroti tentang pentingnya setiap daerah punya kantor pelayanan terpadu. Data Depdagri sementara ini baru mencatat sebanyak 314 kabupaten/kota yang telah mempunyai kantor layanan terpadu tersebut. Sedangkan sisanya diharapkan akan tercapai hingga 100 hari kerja kabinet Indonesia Bersatu tahap II pimpinan SBY-Boediono saat ini.
Menurut mantan Gubernur Sumatera Barat ini, pelayanan terpadu sangat erat hubungannya dengan teknologi informasi (IT). Dimana setiap proses regulasi yang terkait investasi mesti dilakukan secara cepat dan akurat dalam 17 hari penyelesaian.
Mendagri menyatakan akan membuka penerapan pelayanan terpadu berbasis IT di Kota Batam sebagai pelopor regulasi sistim elektronik. Direncanakan, pelayanan terpadu berbasis IT tersebut akan dilounching pada 15 Januari 2009 mendatang.(Surya)