PEKANBARU (RiauInfo) - Walaupun banyak LSM di Riau menolak tim khusus pemberantasan illegal logging di Riau yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono (SBY) namun bagi Sekretaris Komisi B DPRD Riau menilai itu langkah yang sangat tepat dan bagus. Tapi alangkah baiknya TPILR ini dapat menegakan hukum dengan mengedepankan kesejahteraan rakyat.
"Dari awal penegakan hukum kita sudah mengalami delematis dan tak relevan lagi. Kalau mau diberantas tegakanlah hukum dengan baik. Saya minta pemberantasan Illegal Logging dapat dilakukan secara profesional," ungkap Sekretaris Komisi B DPRD Riau, H Zulkarnain Nurdin, SH,MH kepada RiauInfo di Kantor DPRD Riau, Selasa (11/9).
Menurut Zulkarnain, tim pemberantasan illegal logging Riau yang dibentuk oleh presiden RI Susilo Bambang Yudoyono. Tim ini harus dapat menegakan hukum atas kasus-kasus illegal logging di Riau. "Jangan sampai tim ini melindungu pejabat yang terindikasi terlibat kasus illegal logging. Untuk itu, saya himbau dapat melakukan koordinasi. Kalau dapat jangan menghilangkan substansi yang telah dibentuk ini," pintanya.
Tim ini diharapkan mampu meningkatkan ekonomi sosial dan kesejahteraan masyarakat baik di Riau maupun di Indonesia. Pemerintah harus mempunyai komitmen untuk serius melindungi lingkungan dari kerusakan lebih parah dan mendukung secara penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang terhadap siapapun yang menduga melakukan kejahatan kehutanan di Riau.
"Secara tegas saya katakan bahwa saya setuju dengan adanya tim khusus pemberantasan Illegal Logging di Riau. Kami menilai tim yang bentuk ini merupakan langkah yang sangat tepat, tanpa ada intervensi dari luar. Mudah-mudah apa yang saya harapkan dapat terlaksana dengan baik," pungkasnya. (Dd)
