PEKANBARU (RiauInfo) - Masalah tarik ulur harga sebuah tanah yang kini kerap dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru meski dicermati oleh masyarakat. jika memang itu untuk kepentingan pribadi mungkin tidak masalah. Tapi jika masalah sosial, warga harus bersedia melepaskannya.
Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Sondia Warman dalam keterangannya kepada wartawan Jumat (25/4) di Pekanbaru mengatakan siapa yang tak ingin dibeli dengan harga selangit. "Tapi ya harus dipikirkan juga kepentingannya untuk orang ramai," ujarnya.
Dipaparkan Sondia, anggaran Kota Pekanbaru terbatas, tentu begitu banyak pertimbangan jika harga yang diberikan warga tidak sesuai dengan harga yang ada.
Seperti halnya pada ganti rugi Jembatan Siak IV yang sampai kini belum ada kesepakatan harga yang diinginkan. Akibatnya pembangunan jembatan ini menjadi mengalami kendala.
Untuk diketahui dari beberapa warga dari RW 7,8 dan 11 di kelurahan Meranti Pandak yang kebetulan tanahnya masuk perencanaan pembebasan lahan belum bersedia membebaskan tanahnya. Sebab mereka menuntut harga tanah sebesar Rp 120.000 sampai dengan Rp 200.000 rupiah per meter.
Sedangkan pemerintah kota hanya mematok 80.000 rupiah. "Mestinya warga berpikirlah secara arif. Bukankah jika jembatan ini selesai dibangun yang bakal menikmati warga setempat juga," terang Sondia. (muchtiar)
