Wagubri: Program MP3EI Harus Lebih Fokus

LAMPUNG (RiauInfo) - Wagubri HR Mambang Mit meminta agar program MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) lebih fokus terhadap kepentingan masyarakat yang lebih mendasar. “Kadang-kadang kita terlalu melebar, akhirnya kita melupakan kepentingan masyarakat kita yang paling mendasar," ingkapnya. Contohnya sekarang, masalah bawang saja kita kewalahan,” ujar Wagubri Mambang saat menyampaikan pendapatnya pada acara pertemuan gubernur se-Sumatera di Hotel Novotel, Lampung, Rabu (20/3). Pertemuan tersebut antara lain membahas masalah program MP3EI untuk koridor Sumatera. Wagubri mencontohkan, di Riau misalnya, saat ini tidak kurang dari 30 persen kebun kelapa sawit ada di Riau. “Ada sekitar 3,2 juta hektar kelapa sawit di Riau. Ini potensi yang luar biasa, dimana kita bisa mengembangkan industri hilirnya, sehingga kita punya nilai tambah (value added). Tapi sampai sekarang kita belum bisa,” sebut Wagubri seraya menambahkan, bahwa untuk mengembangkan industri hilir tersebut kita perlu membangun infrastruktur, seperti jalan, jembatan dan listrik. Di sisi lain, tambah Wagubri, setiap tahun Pemerintah Pusat mendapat pajak dalam jumlah yang sangat besar dari CPO Riau. Pajak itu sendiri sedikitpun tidak menetes ke Bumi Lancang Kuning. “Padahal akibat sawit ini, jalan kita rusak parah. Ini kan tidak fair,” ungkap Wagubri. Wagubri lalu meminta agar program MP3EI ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat yang paling mendasar. “Mari sama-sama kita invetarisir, mana kebutuhan kita yang paling mendasar, sehingga masyarakat benar-benar merasa diperhatikan oleh pemerintah,” tegasnya lagi. Tidak Wacana Sementara itu, Gubernur Lampung Sjahroedin ZP selaku tuan rumah meminta agar pemerintah pusat selaku pemegang kebijakan MP3EI tidak hanya sekedar berwacana. Kini, tegas Sjahroedin, saatnya berbuat untuk rakyat. Apalagi pemerintahan SBY tinggal satu setengah tahun lagi. “Tidak usah lagi kita banyak wacana, diskusi. Sekarang yang diinginkan masyarakat itu tindakan yang nyata,” pintanya. Sjahroedin mengaku kecewa karena sejak dulu Lampung ditetapkan sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera, namun tidak ada pembangunan yang berarti untuk mendukung itu. “Dari dulu disebut pintu gerbang, tapi pintunya mana, gerbangnya mana yang jelas,” katanya yang disambut tawa hadirin. Koridor Tol Berdasarkan MP3EI, pemerintah telah menetapkan empat koridor utama dan tiga koridor pendukung jalan tol Trans-Sumatera. Keempat koridor utama adalah Lampung—Palembang (358 km), Palembang—Pekanbaru (610 km), Pekanbaru—Medan (548 km), dan Medan—Banda Aceh (460 km). Sedangkan tiga koridor pendukung adalah jalan Palembang—Bengkulu (303 km), Pekanbaru—Padang (242 km), dan Medan—Sibolga (175 km). Pengerjaan jalan tol Trans-Sumatera dilakukan PT Hutama Karya. Hingga saat ini masih diupayakan peraturan presiden untuk penugasan pengerjaan bagi perusahaan BUMN itu. Rakorgub se-Sumatera dihadiri antara lain Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri BUMN, Menteri Kehutanan, Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan, pihak BPN, pihak Kementerian PU dan Bappenas.(zas/rls)

Berita Lainnya

Index