URUSAN DBH DITANGAN PEMERINTAH… Eddy: BPMigas Hanya Awasi Sektor Hulu

543 views

PEKANBARU (RiauInfo) – Gejolak tuntutan bagi hasil Migas dari daerah mendapat jawaban dari BPMigas. Secara umum BPMigas menegaskan urusannya hanya mengawasi sektor hulu industeri minyak dan gas (Migas) di Indonesia. Asumsi ini menjelaskan gejolak tuntutan DBH merupakan komitmen pemerintah pusat dan daerah. 

“Kita hanya mengawasi sektor hulu industeri Migas. Sementara ini, daerah sering mengatakan apa yang didapat dari industri minyak bagi daerah penghasil. Hal ini terkait dengan pemerintah dan Departemen Keuangan,”jawab Deputi Operasi BPMigas, Eddy Purwanto menjawab pertanyaan seorang peserta Edukasi Industeri Hulu Migas Bagi Wartawan Riau dan Kepri, Kamis (26/02/2009) di Pekanbaru.

Eddy menerangkan, kerjasama yang digalang oleh pemerintah dengan pengelola Migas nasional saat ini dinilai telah memberikan manfaat bagi ekonomi nasional. Catatan kerjasama berkomitmen bahwa pemerintah mendapat 60 persen dari revenue PSC industri hulu migas nasional.

Hasil tersebut merupakan terbaik dari rata-rata dunia dimana investor mendapatkan sekitar 15 persen, sisanya sekitar 25 persen untuk biaya recovery. Selain itu, sektor migas menyumbang lebih dari 30 persen Anggaran Perbelanjaan Negara (APBN) setiap tahunnya. Keberadaan industeri migas juga berdampak multiflyer efek bagi ekonomi seperti peluang kerja, bisnis dan sebagainya.

Kerjasama PSC saat ini juga memberikan keuntungan pada pemerintah yang tidak menanggung investasi dan resiko yang semuanya telah dibebankan kepada kontraktor.

“Jadi saatnya kita melakukan stop kampanye Indonesia kaya raya dengan minyak. Sebaliknya, Indonesia perlu kampanye eksplorasi minyak untuk menekan laju penurunan produksi dan cadangan migas nasional. Hal ini perlu dukungan dari semua stakeholder, baik di tingkat pusat maupun daerah penghasil minyak,”papar Eddy.(Surya)

Posting Terkait