Ironisnya lagi, diperkirakan tunjangan perumahan untuk anggota DPRD Riau ini berada di atas angka Rp10 juta perbulan. Namun berapa pastinya, belum diputuskan. Sebab kini jumlah yang pasti sedang dalam pengkajian di Balitbang Riau.
Adanya tunjangan perumahan yang angkanya sangat luar biasa itu jelas mendapatkan kecaman dari banyak pihak. Misalnya Ketua umum Badko HMI Riau Misbah menilai angka tersebut terlalu fantastis dan tidak proporsional.
"Kalau setiap bulan pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar Rp10 juta lebih perbulan untuk para anggota DPRD Riau, betapa besarnya anggaran yang harus dipikul oleh uang rakyat itu," ujarnya.
Sementara itu Pengamat Politik Hasanuddin mengatakan anggota DPRD seharusnya punya rasa malu memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Apalagi dengan terus berjuang untuk menaikan tingkat kesejahteraan untuk diri sendiri.
Di tempat terpisah Sekretaris DPRD Riau Nazief Soesila Darma kepada wartawan mengatakan, pemberian tunjangan perumahan itu didasari oleh peraturan yang ada yakni Permendagri tentang kedudukan protokoler dan keuangan dewan, dimana tunjangan perumahan untuk dewan disejajarkan dengan Kepala Daerah.
Ini berarti tunjangan perumahan antara gubernur dan anggota DPRD provinsi adalah sama. "Dari situlah dapat diketahui berapa sebenarnya nominal yang dibutuhkan. Bila Rp10 juta per bulan tidak cukup, tahun depan akan dipertimbangkan lagi usulan untuk penambahan," tambahnya.(Ad)
Untuk DPRD Riau Diperkirakan Lebih Rp10 Juta Sebulan
PEKANBARU (RiauInfo) - Belum lagi reda ribut-ribut masalah tunjangan perumahan anggota DPRD Pekanbaru yang dinilai sangat fantastis, kini hal itu terjadi lagi di DPRD Riau. Masalahnya ya tetap sama, yakni anggaran tunjangan perumahan terlalu tidak masuk akal sehat.
