BENGKALIS (RiauInfo) - Bupati Bengkalis H Syamsurizal mengatakan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di daerah ini sangat besar. Begitu juga dengan pelaksanaan Gerakan Keluarga Berencana Nasional untuk mempercepat terwujudnya keluarga yang sejahtera.
Untuk itu, sebagai salah satu upaya untuk mempercepat keberhasilan pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga sejahtera di kabupaten bejuluk Negeri Junjungan, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan membentuk satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khusus untuk kedua hal tersebut.
Karena keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat, menurut Syamsurizal, adapun SKPD tersebut direncanakan bakal dibentuk pada tahun 2008 ini mininal dalam bentuk Badan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB).
“Apakah dalam bentuk Badan atau Dinas, masih akan kita kaji lebih lanjut. Namun yang pasti, karena keduanya memiliki keterkaitan seperti dua sisi mata uang, keduanya akan kita gabung dalam satu SKPD yang nantinya akan dipimpin seorang pejabat eselon II,” terang Syamsurizal.
Untuk mewujudkan hal itu, Syamsurizal mengatakan sudah menugaskan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah bersama SKPD terkait lainnya untuk menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) agar dapat dibahas bersama DPRD Bengkalis.
Kepada sejumlah wartawan, hal itu disampaikan Syamsurizal usai bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau H Marlis Alamsa, Selasa (12/2) lalu. Dua staf BKKBN Riau yang turut mendampingi mantan Kepala BKKBN Kabupaten Bengkalis dan Kampar bertemu bupati di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis tersebut, diantaranya Pangadilan Nasution dan Said Masri.
Dikatakan Syamsurizal dengan adanya SKPD yang secara khusus mengurus perempuan dan KB ini, diharapkan pelaksanaan kedua program tersebut ke depan akan semakin maksimal. “Lebih berdaya dan berhasil guna,” terangnya didampingi Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri.
Sementara itu, dihubungi melalui telepon genggamnya, Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Dewi Anggraini juga mendukung dibentuknya Badan PPKB. “Saya sangat setuju dengan dibentuknya Badan PPKB oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis tersebut,” terang politisi perempuan dari PDI Perjuangan ini.
“Sejak lama kita memperjuangkannya. Bahkan sampai ke Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sebab kita menyadari sekali, karena kalau hanya Bagian di Sekretariat seperti selama ini, keberadaannya tidak akan dapat mengambil kebijakan,” terang Dewi melalui telepon selulernya.
Dukungan serupa juga diberikan Bagus Santoso. Menurut Wakil Ketua DPRD Bengkalis dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, keberadaan Badan PPKB sangat dibutuhkan untuk mempercepat keberhasilan pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga sejahtera di daerah ini.
“Sebagai salah satu upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas perempuan, keberadaan Badan PPKB di daerah ini memang semesti ada,” ungkap Bagus yang juga Ketua Paguyuban Keluarga Jawa Bengkalis ini.
Bukan hanya wakil rakyat, sejumlah ibu rumah tangga yang berhasil diminta komentarnya, juga sangat mendukung adanya Badan PPKB. Menurut mereka, rencana pembentukan Badan PPKB itu merupakan bentuk pengakuan Pemkab Bengkalis terhadap kesetaraan gender serta peran penting kaum perempuan dan institusi keluarga dalam pembangunan.
“Kebijakan Pemkab Bengkalis untuk membentuk Badan PPKB sangat tepat dan harus didukung seluruh perempuan dan keluarga yang ada di daerah ini. Kompleksitas pemberdayaan perempuan dan pembangunan keluarga memang memerlukan lembaga yang khusus untuk menanganinya,” ungkap Sefniwita Idson.
Ditambahkan ibu satu putri warga Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis ini, dengan adanya Badan PPKB nantinya, efektivitas upaya-upaya dalam pemberdayaan kaum perempuan dan pembangunan keluiarga sejahtera, akan lebih dapat ditingkatkan.
“Seluruh wakil rakyat di DPRD Bengkalis harus mendukung pembentukan Badan PPKB ini,” harap Sefniwita seraya mengatakan di jajaran Pemkab Bengkalis banyak Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari kaum perempuan yang layak dan memiliki kapabilitas untuk memimpin Badan PPKB.(ak/rls)
