BENGKALIS (RiauInfo) - Meskipun sifatnya hanya membantu karena ketidakmampuan pihak PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, Pemkab Bengkalis terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi krisis listrik yang terjadi di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan ini.
Untuk tahun 2008 ini, misalnya. Di luar pembangunan jaringan distribusi baru di sejumlah kecamatan, menurut keterangan Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, melalui APBD, Pemkab Bengkalis kembali menganggarkan alokasi dana sekitar Rp 45 milyar. Terdiri dari Rp 20 milyar untuk pembelian daya sebesar 5 mega watt (MW), yaitu 2 MW untuk Kota Selatpanjang dan 3 MW untuk Kota Bengkalis.
Dana tersebut, terang Johan, terdiri dari Rp 10 milyar merupakan dana anggaran dalam APBD 2007 yang dialokasikan kembali pada APBD 2008 untuk pembelian daya bulan Januari hingga Juni 2008. Sedangkan sisanya yang juga sebesar Rp 10 milyar untuk pembelian daya bulan Juli hingga Desember 2008.
“Jika tidak ada penambahan pelanggan oleh pihak PT PLN, menurut perkiraan kita, dengan dana tersebut, Insya Allah, baik di Selatpanjang maupun Bengkalis tidak akan terjadi lagi krisis listrik. Dalam pembahasan bersama Panitia Anggaran DPRD Bengkalis, usulan tersebut didukung sepenuhnya,” terang Johan kepada sejumlah wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/1) kemarin.
Sedangkan yang Rp 25 milyar, sambung Johan, dialokasikan untuk perbaikan mesin pembangkit listrik yang nantinya bakal dikelola PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ). Dan, apabila perbaikan dapat diselesaikan pihak PT BLJ sebelum bulan Juni, maka pembelian daya 5 MW untuk periode Juli-Desember tidak jadi dilaksanakan.
“Menurut kalkulasi kita, apa bila mesin pembangkit listrik yang rusak tersebut dapat dioperasikan sebelum bulan Juni, pembelian daya dimaksud tidak diperlukan lagi karena defisit (kekurangan) yang terjadi selama ini sudah dapat didipenuhi. Bahkan diperkirakan terjadi surplus (kelebihan) daya,” ungkap Johan.
Pada bagian lain, Johan membantah jika Pemkab Bengkalis tidak menganggarkan dana untuk perluasan jaringan listrik di kecamatan-kecamatan. “Siapa bilan? Ada , bahkan dialokasikan hampir untuk semua di kecamatan. Seperti untuk Kecamatan Bantan, Bengkalis, Rangsang Barat, Tebing Tinggi, Pinggir, Mandau dan Bukit Batu” bantah Johan dengan tegas.
Namun, lanjutnya, kemungkinan besar, terutama untuk kecamatan yang berada di kepulauan yang jaringannya tidak terkoneksi dengan jaringan Sumatera, besar kemungkinan dibatalkan. Hal ini dikarenakan pihak PT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) yang berkedudukan di Pekanbaru, tidak memperkenankannya.
Dijelaskan Johan, menurut keterangan sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor 187/152/WRKR/2007, PT PLN tidak memperkenankan hal tersebut, karena sub system kelistrikan seperti yang ada di PLN Ranting Bengkalis dan Selatpanjang, termasuk dalam kategori isolated system (dengan kondisi sisa daya mampu hanya 5 persen terhadap beban puncak setempat.
Adapun alasannya, karena kuota BBM HSD (solar) PLN WRKR untuk operasi pembangkitan sangat dibatasi PLN Pusat dan hanya untuk melayani jaringan distribusi maupun pelanggan yang telah ada sebelumnya. Selain itu, adanya keterbatasan daya mampu satuan pembangit Diesel (PSD) yang beroperasi.
“Sedangkan untuk kecamatan yang termasuk dalam grid system (dipasok dari gardu induk 250/20 kV) tidak ada persoalan. Misalnya di Kecamatan Mandau, Pinggir dan Bukit Batu yang jaringannya erkoneksi dengan jaringan Sumatera,” imbuh Johan.
Meskipun begitu, sambung Johan, Pemkab akan tetap berusaha agar rencana pembangunan jaringan distribusi di kecamatan-kecamatan yang termasuk dalam kategori isolated system pada tahun 2008 ini tetap dapat direalisasikan.
“Saat ini Pemkab Bengkalis tetap berusaha semaksimal mungkin agar hal itu tetap diperkenankan pihak PLN. Mudah-mudahan upaya kita ini berhasil. Namun jika gagal, kita harap masyarakat dapat memahaminya,” harap Johan.
Dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Ketua DPRD Bengkalis Riza Pahlefi mengatakan DPRD Bengkalis juga akan berupaya dan sangat mendukung upaya Pemkab Bengkalis agar pembangunan jaringan distribusi listrik di kecamatan yang termasuk dalam kategori isolated system dapat diperkenankan PLN.
“Akan tetapi, jika tetap tidak diperkenankan, apa boleh buat. Panitia Anggaran DPRD Bengkalis tidak akan menyetujuinya dianggarkan dalam APBD Bengkalis 2008. Usulan Pemkab Bengkalis dalam RAPBD terpaksa kita coret. Untuk apa dianggarkan jika tidak dapat dilaksanakan dan dinikmati masyarakat,” jawab Riza yang juga Ketua Panggar DPRD Bengkalis.(Ad/rls)
.jpg)
